Ilustrasi.  Pengemudi ojek daring (online) menunggu penumpang di depan Stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Ilustrasi. Pengemudi ojek daring (online) menunggu penumpang di depan Stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Pemerintah Diminta Serius Tangani Promo Ojek Online Demi Konsumen

Ekonomi ojek online
Eko Nordiansyah • 05 Juli 2019 01:51
Jakarta: Anggota Ombudsman Alamsyah Siregar mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menangani promo besar-besaran di ojek online. Pasalnya penentuan tarif batas bawah dan atas oleh pemerintah akan menjadi basis bagi aplikator dalam menetapkan standar layanan yang diberikan kepada konsumen.
 
"Tujuan dari penerapan tarif batas bawah atau atas itu pada salah satunya adalah terkait keselamatan konsumen. Kalau tarif terlalu rendah, lalu muncul persaingan yang tidak sehat dan standar pelayanan tidak terpenuhi, maka ini akan merugikan konsumen," kata dia kepada wartawan, Kamis, 4 Juli 2019.
 
Pemerintah juga harus serius mengawasi praktik promo yang berlangsung di industri ini agar tidak berdampak pada keberlangsungan perusahaan serta masalah perlindungan konsumen. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada industri penerbangan maupun industri telekomunikasi yang akhirnya hanya menyisakan segelintir perusahaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Promo jor-joran itu pada akhirnya memicu praktik akal-akalan di industri terkait dengan memanipulasi jumlah pelanggan. Pemerintah harus serius mengawasi praktik akal-akalan ini dan tegas menegur mereka yang terbukti melanggar aturan karena ini untuk tujuan perlindungan konsumen sekaligus kesinambungan industri itu sendiri," imbuhnya.
 
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardika sebelumnya mengamati ada praktik promo yang tidak lazim dilakukan oleh salah satu aplikator transportasi online yang mengarah pada predatory pricing. Penyedia transportasi online, Grab, dinilai terlalu memberikan promo besar-besaran.
 
Dirinya menambahkan, praktik promo yang dilakukan Grab juga dapat menjadi dasar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengambil tindakan terhadap aplikator tersebut karena ada indikasi persaingan tidak sehat yang dilakukan Grab yang notabene memiliki dukungan dana besar untuk melakukan promo jor-joran.
 
"Yang dilakukan Grab dengan memberikan diskon besar-besaran dalam jangka waktu panjang itu pada akhirnya mengandung unsur permanen, sehingga hal itu menjadi bagian dari komponen harga. Ini tidak bisa dibiarkan karena berarti melanggar prinsip promosi," jelas dia.
 
Harryadin menyarankan KPPU atau Kemenhub melakukan penyidikan, dengan meminta data dari survei masyarakat, mengenai kapan promosi berlangsung, dan berapa orang yang menggunakan promosi itu. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa besar ekspansi pasar yang dilakukan Grab lewat promo besar-besaran.
 
"Grab pernah mengklaim telah menguasai 70 persen pangsa pasar dan akan terus berekspansi. Niat Grab menguasai pasar yang lebih besar sebenarnya juga dapat memperkuat dasar perlunya KPPU mengambil tindakan. Kalau pada akhirnya industri ini hanya menyisakan satu pemain, harga pun dikendalikan oleh mereka dan semuanya akan jadi mahal," pungkasnya.

 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif