Ilustrasi kegiatan ekspor impor. FOTO: MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi kegiatan ekspor impor. FOTO: MI/Pius Erlangga.

Pelaku E-Commerce Kaji Ambang Batas Barang Kiriman Rp42 Ribu

Ekonomi barang impor bea masuk ditanggung pemerintah bea masuk impor e-commerce
Ilham wibowo • 24 Desember 2019 15:01
Jakarta: Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyampaikan pihaknya masih mengkaji kebijakan Pemerintah yang mengubah ketentuan impor barang kiriman. Batas ambang bawah bea masuk (de minimis) barang impor telah dinaikkan dari sebelumnya USD75 (setara Rp1.050.000) menjadi USD3 (setara Rp42 ribu) per kiriman.
 
Nilai positif dalam kebijakan ini bisa dirasakan terutama dalam melindungi e-commerce lokal dari gempuran e-commerce asing. Dengan demikian, iklim bisnis daring di Tanah Air bakal lebih kompetitif.
 
Meski demikian, Ignatius belum bisa menjabarkan dampak negatif dari kebijkan tersebut. Terlebih pertumbuhan e-commerce saat ini tangah menanjak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami masih konsolidasi soal aturan baru ini. Sementara belum bisa komentar dulu," kata Ikhsan kepada Medcom.id, Selasa, 24 Desember 2019.
 
Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan batas ambang bawah bea masuk (de minimis) barang impor tersebut sangat baik untuk keberpihakan terhadap produk buatan pelaku usaha di Tanah Air. Ia menyebut pelaku UMKM lokal mendapatkan angin segar untuk bisa bersaing dengan produk impor.
 
Implementasi kebijakan ini pun perlu dilakukan secara serius di tengah kecenderungan masyarakat yang memilih produk impor semakin tinggi melalui di e-commerce. Permintaan besar itu pun mesti diantisipasi terutama pada para importir yang melakukan siasat memasukkan barang.
 
"Tidak bisa dipungkiri kebijakan USD75 ini tidak berpihak kepada UMKM dan sekarang kebijakan USD3 berpihak kepada UMKM, tapi harus juga disisir, ini kan Bea Cukai artinya menangani barang selundupan harus diperketat," ujarnya.
 
Adapun data Ditjen Bea Cukai melaporkan kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di Tanah Air mencapai 49,69 juta paket pada 2019. Angka ini meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada 2018 dan 6,1 juta paket pada 2017.
 
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan penyesuaian de minimis value sebesar USD3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman sebesar USD3,8 per Consigment Note (CN).
 
"Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya USD75 menjadi USD3 per kiriman (consignment note) untuk bea masuk," katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
 
Heru menjelaskan khusus untuk produk tas, sepatu, dan garmen tetap diberikan batas ambang bawah atau de minimis sampai dengan USD3. Hal ini demi menjawab keresahan sentra pengrajin tas dan sepatu yang banyak gulung tikar akibat produk Tiongkok.
 
Sementara kiriman barang di atas USD3 akan diberikan tarif normal (MFN) yaitu, bea masuk tas 15- 20 persen, sepatu 25-30 persen, produk tekstil 15-25 persen. Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5-10 persen.
 
"Pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu, dan garmen," terangnya.
 
Namun demikian, pungutan pajak dalam rangka impor masih diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah. Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan bea cukai dalam rangka transparansi.
 
"Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem Bea Cukai secara online sehingga mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman," tutup Heru.
 
Pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total ± 27,5-37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi ± 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh nol persen).
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif