Pemerintah Kejar Kepatuhan Peserta Program Jaminan Sosial
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Foto: Setkab)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengejar jumlah kepesertaan dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam Program Jaminan Sosial. Hal itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Kemenaker dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto menuturkan ada tiga poin yang disepakati dalam kerja sama tersebut.

Pertama, peningkatan perluasan kepesertaan. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Ketiga peningkatan kepatuhan penegasan hukum dan implementasi dan pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.


"Perjanjian kerja sama dapat diimplementasikan dengan program operasional dan lebih teknis, berkoordinasi dan tepat sasaran, sinergi perluasan dan peningkatan kepatuhan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan," katanya, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.

Menurutnya selama ini Kemenaker terkendala dalam jumlah tenaga pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja. Ada sebanyak 1.600 pengawas tenaga kerja di Indonesia yang harus mengawasi 130 juta tenaga kerja.

"Jumlahnya tidak ideal jadi sasaran tembaknya kami karena banyak angka kecelakaan kerja. Mereka enggak paham," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengatakan, pentingnya sinergi antarlembaga dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Kesehatan agar program-program Jaminan Sosial di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

"Dari aspek Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami menilai sinergi antarlembaga ini akan sangat membantu dalam mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia," jelas Ilyas.

Dirinya mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2017 yang lalu mencapai 44,99 juta pekerja dengan 26,24 juta pekerja yang aktif bekerja.

"Harapan kami, sinergi antar lembaga akan mampu mendorong pekerja ataupun pemberi kerja untuk segera mendaftar menjadi peserta, dengan cara-cara persuasif dan edukatif, serta law enforcement," ujar Ilyas.

Adapun masing-masing pihak yang hadir untuk tanda tangan kerja sama antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Enda Ilyas Lubis dan Direktur Perencanaan dan  Pengembangan dan Manajemen  Risiko BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi.



(ABD)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360