Aliansi Tembakau: Tarif Cukai Rokok Jangan Bergejolak
Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Karangasem: Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang batal menaikkan tarif cukai rokok pada 2019. Namun keputusan tersebut diminta konsisten demi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Saat ini, AMTI tengah mengantisipasi kenaikan tarif cukai secara tiba-tiba. Sebab, bisa saja pemerintah menaikkan tarif cukai di pertengahan tahun depan demi menggapai target penerimaaan cukai rokok sebanyak Rp158,8 triliun pada 2019.

"Mudah-mudahan di pertengahan 2019 setelah pilpres itu kita enggak tahu kan, mudah-mudahan jangan (naik cukai rokok tiba-tiba). Karena kan bisa saja ini (keputusan pembatalan kenaikan cukai rokok untuk 2019) hanya menahan, terus besok kalau ada APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan) tiba-tiba targetnya naik drastis, itu yang sebenarnya kita antisipasi," kata Ketua AMTI Budidoyo dalam media gathering AMTI di Samanvaya Villa Bali, Sidemen, Karangasem, Jumat, 30 November 2018.

AMTI meminta pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku selama setahun atau dalam beberapa tahun. Menurutnya, hal tersebut agar petani dan industri tembakau bisa mengantisipasi kenaikan tarif.

"Kita sebetulnya butuh kejelasan, kebijakan pemerintah itu mestinya harus sekian tahun. Setiap tahun kita ini deg-degan karena takut besok naik berapa, terutama di APBN Perubahan biasanya sering bergejolak," tukas Budidoyo.

Selain itu, sambung dia, kebijakan pemerintah harus mengacu pada kondisi IHT secara real dan menyeluruh. Apalagi, IHT merupakan sektor yang memberikan sumbangan besar untuk cukai.

Bukan tanpa sebab Budidoyo meminta pemerintah untuk menimbang betul kenaikan tarif cukai rokok. Pasalnya, sektor sigaret kretek tangan (SKT) kian terpuruk apabila tarif cukai rokok terus bergejolak, SKT merupakan industri padat karya.

Berdasarkan data Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), dalam kurun waktu 10 tahun sektor SKT melakukan pemutusan hak kerja (PHK) pada 32 ribu pekerjanya. Artinya, selama setahun ada 3.200 pekerja yang di-PHK.

"Harapannya (kebijakan kenaikan tarif cukai rokok) tetap konsisten agar itu tidak seperti bom waktu, sektor ini kelabakan juga kalau tiba-tiba ada ekses yang besar," tuturnya.

Dia berharap kenaikan tarif cukai menyesuaikan tingkat inflasi. "Prinsipnya harus realistis agar industri ini bisa menapas dan bisa mensiasati karena daya beli msyarakat sekarang lagi lemah. Ini kan hitung-hitungannya harus realistis, jangan sampai memberatkan kita sehingga kita nantinya akan kesulitan," pungkas Budidoyo.

Rapat kabinet yang digelar Presiden Jokowi pada Selasa, 2 November 2018, memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan. Keputusan itu diambil setelah Presiden mendengar seluruh evaluasi dan masukan dari sidang kabinet. Alhasil, target penerimaan cukai rokok untuk 2019 menggunakan target 2018.

Dari data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada 2017 sebesar Rp145,48 triliun atau naik enam persen dari tahun sebelumnya sebanyak Rp137,93 triliun. Capaian penerimaan cukai itu menyumbang sekitar 97 persen dari total penerimaan cukai sebesar Rp150,81 triliun.

Tarif cukai rokok naik setiap tahunnya. Pada 2016, tarif naik rata-rata 11,19 persen dan pada 2017 naik 10,54 persen. Untuk 2018, tarif cukai rokok rata-rata naik 10,04 persen.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id