Menteri Keuangan Sri Mulyani. MI/Susanto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. MI/Susanto.

Menkeu Telusuri Aset RI di Luar Negeri Senilai Rp1.300 Triliun

Ekonomi sri mulyani
Eko Nordiansyah • 16 Maret 2019 12:09
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan memproses informasi yang menyebut ada Rp1.300 triliun aset Indonesia di luar negeri. Hal ini diketahui dari hasil pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI).
 
Menurut dia, keterbukaan informasi perpajakan dalam AEOI yang mulai dijalankan sejak tahun lalu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Oleh karena itu pihaknya akan meneliti kembali data-data dari hasil pertukaran dengan negara lain, dengan data yang ada di Indonesia.
 
"Kita akan melakukan apa yang disebut penelitian yang lebih dalam mengenai kualitas dari datanya dan nanti di-match-kan dengan data yang ada di dalam perpajakan sendiri," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat malam, 15 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, pemerintah akan menjalankan kebijakan AEOI sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU. Tak hanya itu, pemerintah juga terus memperbaiki data perpajakan di dalam negeri baik dari sisi pemanfaatan informasi teknologi (IT), bisnis proses, maupun keandalan dalam mengelola data.
 
"Karena kalau kita tidak dianggap baik, maka partner dari luar tidak akan memberikan data. Jadi harus ada yang disebut resiprokal. Itu tidak hanya dari sisi tukar data tetapi keandalan kita mengelola data termasuk kerahasian datanya," jelas dia.
 
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut informasi yang didapat dari AEOI masih belum bersifat final, karena butuh identifikasi lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta informasi yang didapat bisa diteliti bersama baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Bea dan Cukai (DJBC).
 
"Jadi saya ingin menekankan untuk AEoI kita belum sampai pada tahap berapa yang akan diidentifikasi. Tapi data yang sudah kita peroleh maupun data kita kirim nanti kita akan teliti bersama sumber yang ada di dalam DJP, maupun di DJBC," pungkasnya.
 
Sebelumnya, dari pertukaran informasi dengan 54 negara dan 66 yuridiksi diketahui ada aset Rp1.300 triliun milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Jumlah ini kemungkinan bertambah karena Indonesia masih akan melakukan pertukaran dengan negara lainnya.
 
Tahun ini Indonesia akan mengirim informasi perpajakannya kepada 81 yurisdiksi dan akan menerima dari 94 yurisdiksi atau negara. Nantinya informasi yang diterima akan diproses lebih lanjut, demi mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif