Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Pemerintah Diusulkan Tanggung Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Nia Deviyana • 09 Oktober 2019 19:24
Jakarta: Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pentingnya pemerintah mengkover keseluruhan iuran peserta mandiri kelas 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tulus menilai kelompok ini sebagai golongan yang rentan.
 
"Karena grey area, miskin tidak, tapi income-nya juga tidak stabil. Saya usul kelompok ini dikover negara saja, seratus persen," ujarnya saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Lagipula, lanjut Tulus, jumlah kelompok ini tidak terlalu banyak, sekitar 20 juta jiwa.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau kelompok ini ditangani negara, beres persoalan. Tidak banyak ribut-ribut soal tarif, karena memang yang sensitif kelompok ini," paparnya.
 
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan DPR menolak rencana kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III. Sebelum dilakukan kenaikan, BPJS diminta menyelesaikan data agar masyarakat yang tidak mampu dalam PBPU kelas III tidak terbebani.
 
Adapun defisit BPJS Kesehatan yang terus membengkak beberapa tahun terakhir, salah satunya disebabkan karena kolektibilitas yang buruk, utamanya pada peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
 
PBPU adalah orang yang bekerja sendiri, iurannya tidak dibayar oleh Pemerintah (Non-Penerima Bantuan Iuran/ Non-PBI).
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maaruf mengakui kelompok peserta ini memang susah untuk ditagih.
 
"Terlebih segmen mandiri ini yang tidak ada law enforcement (penegakan hukum) untuk yang tidak membayar," ujar Iqbal, belum lama ini.
 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp1,9 triliun pada 2014. Jumlah itu meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada 2015, dan Rp6,7 triliun pada 2016. Lalu defisit BPJS Kesehatan membengkak dua kali lipat menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 dan di 2018 defisitnya menjadi Rp19,4 triliun.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif