Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.
Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.

Kasus Jiwasraya Bisa Ganggu Industri Asuransi

Ekonomi bumn Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 09 Januari 2020 15:07
Jakarta: Kasus permasalahan pembayaran polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai bisa berpotensi sistemik. Dengan skala kasus cukup besar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar kasus seperti Jiwasraya tidak berdampak luas.
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan salah satu dampaknya adalah hal ini bisa menganggu kepercayaan para nasabah asuransi.
 
"Ada krisis trust di mana trauma nasabah khawatir polis asuransi tidak dibayarkan. Ini mimpi buruk bisnis asuransi di indonesia," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 9 Januri 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bukan hanya itu, perusahaan asuransi swasta juga berpotensi terkena getahnya. Padahal, Bhima menilai tidak semua asuransi performanya seburuk Jiwasraya. Di samping itu, pertumbuhan pangsa pasar industri asuransi di Indonesia baru mencapai 6,6 persen.
 
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menambahkan masalah Jiwasraya seharusnya bisa menjadi perhatian pemerintah di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sayangnya selama ini KSSK dinilai seperti mengabaikan masalah yang ada dalam industri asuransi.
 
"Masalahnya KSSK selama ini tidak pernah percaya bahwa industri asuransi bisa berdampak sistemik. Ini bisa dilihat dari industri asuransi yang tidak pernah ada di dalam pembahasan dalam protokol KSSK. Ini jadi masalah," ujarnya.
 
Irvan menjelaskan kasus Jiwasraya bisa mengurangi kepercayaan orang untuk menyimpan dananya di industri keuangan dalam negeri. Sebut saja kepercayaan nasabah yang berkurang sehingga mereka menarik dana pihak ketiga (DPK) yang ada di perbankan.
 
Meski secara lebih jauh, Irvan meyakini kasus ini tidak akan berimbas kepada kepercayaan investor terhadap Indonesia. Namun dirinya berharap pemerintah bisa mengambil langkah cepat agar kasus Jiwasraya diselesaikan, tanpa merugikan nasabah.
 
Sementara BPK memastikan kasus Jiwasraya akan diselesaikan dalam waktu dua bulan ini. BPK telah menyerahkan kasus tindak pidana yang kemungkinan membelit Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Saat ini pemeriksaan investigatif masih dilakukan.
 
"Kami khawatir kepercayaan publik akan hilang, dan ada risiko yang terlibat di situ juga akan hilang juga. Mana yang bisa kita selesaikan duluan. Kita selesaikan duluan tapi firm jangan kemudian jaksa agung bergerak ke sana, penegakan hukum bergerak ke sana," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
BPK juga tak ingin kasus yang dihadapi Jiwasraya mengulang kasus Bank Century yang pernah terjadi. Saat itu Bank Century menerima Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout sebesar Rp6,76 triliun sehingga mencegah terjadinya dampak sistemik. Sayangnya belakangan ada kasus korupsi akibat bailout kepada Bank Century.
 
Agung berharap pemerintah bisa mencegah dampak sistemik dari Jiwasraya terjadi. Apalagi jika melihat kasus Bank Century, pemerintah harus mengeluarkan dana mencapai Rp6,7 triliun. Namun belakangan dana tersebut menjadi masalah karena adanya tindak pidana korupsi.
 
"Upaya yang kita lakukan bukan hanya melakukan penegakan hukum. Mengembalikan kepercayaan di Indonesia kepastian itu dijamin bagi investor bagi mereka melakukan transaksi ekonomi di sini dalam bentuk dan kegiatan keuangannya yang manapun," ungkap dia.
 
Terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi Rp1 triliun, dan sumber dana lain dari pemegang saham Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut Rp32,89 triliun.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif