Pemerintah akan Tinjau Badan Usaha yang Tidak Gunakan B20

Eko Nordiansyah 26 September 2018 00:01 WIB
Pemerintah akan Tinjau Badan Usaha yang Tidak Gunakan B20
Kelapa Sawit. MI/Gino.
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian akan meninjau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20). Mereka terancam terkena sanksi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, akan memanggil seluruh pihak yang telah diwajibkan menggunakan B20. Nantinya mereka akan diminta menyerahkan data realisasi B20 untuk dievaluasi.

"Kamis kan kita mau rapat, nanti di dalam rapat itu kita tetapkan siapa yang kena denda siapa yang enggak. Ya dendanya tetap sesuai yang di aturan," kata dia ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.

Darmin menambahkan, pengenaan sanksi akan ditetapkan kepada siapa yang tidak menyalurkan B20, baik Badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) ataupun Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN).

"Siapa yang salah, dia yang kena. Kalau yang salah BU BBM-nya dia (kena sanksi)," lanjut Darmin.

Lebih lanjut Darmin menyebut pelaksanaan B20 sejak 1 September lalu sudah lebih baik. Pemerintah akan terus memonitor penerapan aturan tersebut, dan siap mengenakan sanksi denda sebesar Rp6.000 per liter bagi yang tidak melaksanakan mandatori B20.

"Ya sudah berjalan di awal-awalnya tadinya ya ada keterlambatan ada ini ada itu. Tapi sekarang sudah makin jalan terus dan saya kira di waktu satu minggu ke depan sudah penuh betul," pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id