Ilustrasi. Foto : MI/ARYA MANGGALA.
Ilustrasi. Foto : MI/ARYA MANGGALA.

Pemerintah Diminta Jaga HET Minyak Goreng

Ekonomi minyak goreng
Annisa ayu artanti • 07 Oktober 2019 15:28
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menjaga konsistensi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng pasca pelarangan minyak goreng curah dilarang edar per 1 Januari 2020.
 
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan demikan karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Minyak goreng bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis Usaha Kecil Mikro (UKM).
 
"Agar pemerintah konsisten menjaga HET," kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 7 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tulus juga meminta pemerintah tegas memberikan sanksi kepada produsen yang mematok harga diatas HET. Berdasarkan laporan yang diterima YLKI, selama ini masih banyak komoditas yang sudah ditetapkan HET namun masih menjualnya diatas harga yang ditetapkan.
 
"Agar pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya," sebut dia.
 
Selain itu, YLKI juga menghimbau pemerintah mewajibkan produsen menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan atau plastik SNI. Sebab, munculnya minyak goreng wajib kemasan akan meningkatkan konsumsi dan distribusi plastik, serta menghasilkan sampah plastik.
 
"Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan branded, yaitu minyak goreng ber-SNI," tukas dia.
 
Sekadar informasi, mulai 1 Januari 2020 pemerintah akan melarang minyak goreng curah, alias, minyak goreng wajib menggunakan kemasan. HET dipatok Rp 11.000 per liter.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif