Ilustrasi. Foto : AFP.
Ilustrasi. Foto : AFP.

Mencicipi Manisnya Kue Ekonomi Digital

Ekonomi ekonomi digital
Desi Angriani • 10 Desember 2019 20:21
Jakarta: Indonesia disebut belum mencicipi manisnya kue ekonomi digital. Pasalnya, transaksi perdagangan elektronik ini merayap bebas menembus kantong-kantong penerimaan negara.
 
Memang belum ada ketentuan yang mengatur jual-beli online sehingga pedagang dapat bebas berjualan tanpa beban pajak pertambahan nilai (PPN). Tak heran pedagang offline menjadi cemburu.
 
Apalagi lesunya perdagangan konvensional diakibatkan oleh ledakan bisnis digital. Mereka pun memaksa pemerintah menciptakan keadilan atau level of playing field yang sama antara pedagang online dan offline.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Merujuk survey Indikator Consumer, kontribusi ekonomi digital Indonesia 2018 mencapai 5,5 persen atau sebesar Rp814 trilliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Bahkan, nilainya diyakini tembus USD100 miliar atau setara Rp1.400 triliun pada 2025. Alasannya adalah pertumbuhan kelas menengah Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan.
 
Peluang tersebut ditangkap pemerintah dengan merancang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Beleid mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini dapat menjadi jalan bagi negara dalam memajaki transaksi perdagangan elektronik selain menertibkan jual-beli online.
 
Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menyebut e-commerce ibarat bola liar lantaran detail kue ekonomi digital tersebut hanya diketahui oleh penyedia platform. Hal ini dikarenakan pemerintah sulit meraih database berupa identifikasi pelaku bisnis, produk yang diperjualbelikan, segmentasi pasar, hingga volume dan nilai transaksi perdagangan tanpa kehadiran payung hukum.
 
"Digital economi memang perlu diregulasi karena selama ini mereka belum mau berbagi data dengan pemerintah karena masalah trust dan takut kena pajak," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Meski demikian, sejumlah aturan dalam PMSE ini masih buram alias tidak jelas. Misalnya aturan turunan mengenai model bisnis, klasifikasi pelaku usaha, maupun ketentuan bagi pelaku usaha temporer.
 
Bahkan kewajiban memiliki izin usaha berpotensi mendorong pedagang berpindah lapak dari marketplace ke media sosial. Hal ini tentu semakin menyulitkan pemerintah dalam mengambil PPN.
 
"Jika pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik harus berbadan hukum dan menjadi PKP. Hal ini akan mendorong mereka beralih menggunakan media sosial maka tentunya akan lebih sulit lagi pemerintah untuk mengidentifikasi para pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik dan seberapa besar kuenya," terang Astuti.
 
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjamin kemudahan dalam pengajuan izin usaha perdagangan elektronik tanpa pungutan atau biaya. Pengajuan izin itu dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) maupun platform e-commerce.
 
"Itu juga salah satu kemudahan, nanti semua kita permudah. Jadi mengajukan izin tak perlu datang," kata Mendag dalam acara peresmian Harbonas di Hotel Borobudur, Senin, 9 Desember 2019.
 
Nantinya marketplace wajib menyerahkan daftar lengkap pelaku usaha e-commerce itu kepada pemerintah. Agus menyebut Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menyusun petunjuk teknis kebijakan ini dalam sebuah Permendag.
 
"Secepatnya kita akan turunkan aturan turunan yang berisi petunjuk teknis juga, kira-kira pelaksanannya seperti itu," tegasnya.
 
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengaku tidak keberatan jika pemilik platform diwajibkan menyerahkan data mereka kepada pemerintah. Namun, pengumpulan data tersebut diharapkan cukup pada satu otoritas seperti Bank Indonesia (BI).
 
"Banyak e-commerce platform yang besar-besar sudah punya kesepakatan dengan BI untuk setor data," ujarnya.
 
Asosiasi pun bakal mengemukakan potensi risiko dari penerapan aturan PMSE tersebut. Termasuk kekhawatiran pelaku usaha terkait sulitnya pengembangan usaha ke depan.
 
"Jadi kalau (dari pemerintah) sudah ada kepastian, mudah-mudahan bukan untuk uber-uber pajaknya dalam tanda kutip. Maka seharusnya lebih positif," kata Untung.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif