Ilustrasi desain ibu kota baru. Foto: dok Kementerian PUPR
Ilustrasi desain ibu kota baru. Foto: dok Kementerian PUPR

Omnibus Law Ibu Kota Baru Mengamendemen 57 Aturan

Ekonomi Ibu Kota Baru Omnibus Law
Desi Angriani • 29 November 2019 14:38
Jakarta: Pemerintah berencana mengamendemen 57 aturan dalam omnibus law ibu kota baru. Puluhan aturan terkait pemindahan ibu kota tersebut saling tumpang tindih.
 
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 57 aturan itu terdiri dari 14 undang-undang (UU), 43 peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan menteri (Permen).
 
"Jadi banyak sekali UU yang harus diubah atau setidaknya disinkronisasikan menjadi satu Undang-Undang ibu kota negara,"ujarnya ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan 14 UU yang akan diamendemen ialah kedudukan ibu kota baru, batas dan wilayah, bentuk dan susunan pemerintah, kawasan khusus pusat pemerintahan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
 
Sementara itu, terdapat 16 inventarisasi peraturan perundang-undangan yang harus dicabut atau direvisi sebagai implikasi pemindahan ibu kota negara di lingkup kemendagri.
 
Di antaranya, UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur dan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
 
"Ada 23 daftar peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu direvisi," imbuh dia.
 
Adapun revisi UU ibu kota tersebut sudah diserahkan ke DPR agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sementara Perpres pembentukan badan otorita persiapan, pemindahan, dan pembangunan ibu kota baru masih disiapkan.
 
"Perpres badan otorita juga disiapkan," ucapnya.
 
Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan omnibus law terkait ibu kota baru itu rampung. Selain omnibus law ibu kota baru, pemerintah akan menerbitkan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Perpajakan.
 
"Yang penting supaya dasar hukum dari aturan itu bisa digunakan segera, karena kalau tidak, kami tidak bisa mulai," pungkas dia.
 
Pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian hingga keamanan.
 
Proses pembangunan ibu kota baru ini akan membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun. Dari jumlah itu, porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, mengandalkan KPBU sebesar Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 
Pembangunan pusat pemerintahan tersebut antara lain Kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas.
 
Desain ibu kota pun dilakukan melalui sayembara. Saat ini sebanyak 762 orang tercatat menyetor desain ibu kota baru baik secara perseorangan maupun kelompok.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif