Bpjs Kesehatan. Foto : MI.
Bpjs Kesehatan. Foto : MI.

BPS: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Memengaruhi Inflasi

Ekonomi BPJS Kesehatan
Husen Miftahudin • 02 Desember 2019 19:54
Jakarta: Badan Pusat Stastistik (BPS) memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan berdampak pada pergerakan inflasi di tahun depan. Iuran BPJS Kesehatan dipastikan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, aturan ini berlaku mulai awal tahun depan.
 
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan biaya asuransi jiwa maupun biaya non-asuransi jiwa tak masuk dalam penghitungan konsumsi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Artinya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak pada pergerakan inflasi/deflasi.
 
"Asuransi jiwa maupun asuransi non-jiwa itu tidak masuk dalam konsumsi karena dia masuk dalam transfer," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia pun melanjutkan bahwa pengeluaran asuransi sebenarnya bisa memengaruhi laju IHK. Pengeluaran asuransi yang dimaksud ialah biaya administrasi untuk asuransi. Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berdampak secara signifikan terhadap laju inflasi/deflasi pada tahun depan.
 
Berdasarkan Perpres 75/2019, iuran sejumlah golongan peserta mengalami kenaikan. Kenaikan iuran ini berlaku awal 2020. Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran BPJS Kesehatannya menjadi Rp42 ribu per orang per bulan dari sebelumnya Rp23 ribu per orang per bulan.
 
Sementara untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, iuran yang dibayar oleh pemberi kerja (pemerintah) menjadi empat persen dari sebelumnya tiga persen dan satu persen dibayar peserta dari sebelumnya dua persen.
 
Di beleid yang sama, Presiden juga menaikkan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar dua kali lipat dari saat ini. Adapun iuran peserta BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP ditetapkan menjadi Rp42 ribu bagi kelas III, kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu.
 
Layanan kesehatan untuk peserta PBPU dan BP kelas I sebelumnya dikenakan iuran sebesar Rp80 ribu. Sementara untuk kelas II dikenakan iuran sebesar Rp51 ribu, dan iuran untuk layanan kelas III sebesar Rp30 ribu.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif