Film Nasional. . MI/SUSANTO.
Film Nasional. . MI/SUSANTO.

Pemerintah Harus Lindungi Pelaku Industri Film Lokal

Ekonomi daftar negatif investasi
28 Februari 2016 15:27
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengemukakan, pencabutan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor perfilman harus diimbangi dengan proteksi terhadap pelaku industri lokal agar bisa bertahan, bahkan semakin berkembang.
 
Jika tidak, kata Anang Hermansyah, dampaknya bakal negatif buat masyarakat. Hal itu karena DNI sebesar 100 persen di sektor film berpotensi akan mengancam ketahanan budaya Indonesia bila pemerintah tidak menyiapkan instrumen perlindungan terhadap pelaku industri domestik.
 
"Situasi ini akan membahayakan ketahanan budaya Indonesia bila pemerintah tidak membuat perlindungan kepada pelaku industri Tanah Air," katanya kepada pers di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (28/2/2016).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anang menegaskan sektor yang dilepas DNI hingga 100 persen tersebut merupakan objek yang mudah diakses oleh masyarakat luas khususnya kelas menengah ke bawah. Karena itu, musisi ini mendesak pemerintah merumuskan perlindungan baik kepada pelaku industri maupun bagi masyarakat.
 
"Dalam konteks ini pembukaan DNI bisa menjadi baik namun bisa menjadi awal malapetaka bagi kita," kata Anang.
 
Di bagian lain, Anang meminta selain Indonesia sebagai basis produksi bagi industri yang masuk dalam pencabutan DNI, semestinya juga harus dapat melakuan ekspor produk seni dan budaya ke luar negeri.
 
"Investor wajib hukumnya juga mengekspor produk seni dan budaya ke luar negeri. Indonesia jangan hanya menjadi basis produksi dan pasar saja, namun harus mengekspor," tambah Anang.
 
Pemerintah pada 11 Februari 2016 mengeluarkan kebijakan ekonomi paket X di antaranya dengan mencabut Daftar Negatif Investasi (DNI) salah satunya di sektor film dan hiburan. Dengan kebijakan itu, maka pemerintah membolehkan investasi asing sebesar 100 persen di sektor perfilman.
 
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk memotong kartel bisnis yang hanya dimiliki pihak tertentu. "Kebijakan ini untuk memotong oligarki, kartel yang hanya dimiliki pihak tertentu. Salah satunya bioskop," kata Pramono beberapa waktu lalu.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif