Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/BARY FATHAHILAH)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/BARY FATHAHILAH)

Darmin: Inklusi Keuangan Dimulai dari Sertifikasi Tanah

Ekonomi keuangan
10 September 2016 11:11
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebaiknya mulai dari program sertifikasi tanah.
 
"Dengan adanya sertifikat tanah, perbankan akan lebih leluasa dan mudah memberikan kredit kepada rakyat," kata Darmin, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (10/9/2016).
 
Ia berpendapat bahwa penyaluran kredit usaha rakyat nantinya juga harus lebih menyasar ke kalangan produsen kecil. "Untuk kalangan pedagang, kami batasi, kecuali untuk fintech dan e-commerce," ucap Darmin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sertifikasi tanah secara nasional baru sekitar 50 persen. Guna meningkatkan persentase tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah menyusun sistem pertanahan secara digital.
 
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pemerintah memiliki anggaran Rp40 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga untuk pengembangan teknologi informasi. "Ditambah USO (universal service obligation) dari Kemenkominfo sebesar Rp2 triliun per tahun, program ini akan bisa terlaksana," kata Sofyan.
 
Kementerian ATR/BPN sedang mempersiapkan 2.000 juru ukur non-PNS untuk mempercepat program sertifikasi tanah. "Kami akan mulai dari Jakarta, Surabaya, dan Batam hingga mencapai 100 persen pada 2017," ucapnya.
 
Sebelumnya, pemerintah bertekad meningkatkan indeks keuangan inklusif yang pada 2014 baru mencapai 36 persen, menjadi 75 persen pada 2019. Persentase indeks Indonesia tersebut masih kalahh dengan India (53 persen), Thailand (78 persen), dan Malaysia (81 persen).
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif