PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani
PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani

Kasus Jiwasraya, UU OJK Perlu Direvisi

Ekonomi ojk Jiwasraya
Desi Angriani • 10 Januari 2020 15:44
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai kurang optimal dalam mengawasi penerbitan produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Produk asuransi hasil rekayasa laporan keuangan tersebut berujung pada kasus gagal bayar.
 
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan pemerintah perlu melakukan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam BAB III mengenai Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang, pengawasan OJK perlu dibatasi dalam ruang lingkup tertentu agar kinerja pengawasannya lebih maksimal.
 
"Jadi yang paling mendasar harus direformasi OJK nya dengan revisi UU OJK jadi misal membatasi tidak lagi menagih iuran, hanya mengawasi bidang tertentu atau dikembalikan sama sekali ke BI atau ke Kementerian Keuangan," ujar Irvan saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Irvan menuturkan revisi UU tersebut lebih relevan dibandingkan mendorong pembentukan Dewan Pengawas OJK. Pasalnya, rencana tersebut kurang substantif dan dikhawatirkan menjadi komoditi politik layaknya Dewan Pengawas KPK.
 
"Itu enggak substansif karena akan menjadi komoditi politik lagi seperti Dewan Pengawas KPK," ungkap dia.
 
Ia menambahkan pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan investor dengan menjamin seluruh dana nasabah dapat terbayarkan melalui upaya holdingisasi BUMN asuransi maupun penjualan aset. Di sisi lain, kerja sama OJK, BPK dan Kejaksaan juga penting dalam membuktikan kesungguhan pemerintah dalam menangani kasus yang berpotensi sistemik tersebut.
 
"Tentu tapi kalau bisa dilakukan secara tepat. Tidak ada sandar menyandar antara kekuatan dan semua fokus menyelamatkan nasabah," pungkas dia.
 
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menyatakan dana nasabah Jiwasraya akan dibayarkan secara bertahap pada kuartal II 2020. Pembayaran tunggakan itu direncanakan melalui cashflow holdingisasi BUMN asuransi sebesar Rp1,5 triliun.
 
Arya mengungkapkan pembayaran tunggakan akan mengutamakan nasabah-nasabah kecil. "Seperti yang kami sampaikan selama ini, mungkin kuartal II udah mulai, tahun ini. Yang pasti kuartal II dengan Jiwasraya Putra, holdingisasi, kita harapkan bertahap lah. Kita utamakan nsabah kecil," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan dana investasi di saham-saham gorengan. Sebanyak 95 persen dana investasi Jiwasraya ditempatkan di saham 'sampah'.
 
Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham gorengan tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.
 
Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.
 
Demi mengusut kasus Jiwasraya, Kejagung telah mencekal 10 orang. Mereka adalah, HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, AS.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif