Bos BP Jamsostek Ingatkan Sanksi bagi Perusahaan yang Belum Daftar. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Bos BP Jamsostek Ingatkan Sanksi bagi Perusahaan yang Belum Daftar. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Bos BP Jamsostek Ingatkan Sanksi bagi Perusahaan yang Belum Daftar

Ekonomi bpjs ketenagakerjaan
Husen Miftahudin • 14 Januari 2020 17:17
Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto mengingatkan sanksi kepada perusahaan yang belum atau tidak mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sanksinya bervariatif, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
 
"Ada sanksi administratif, ini akan kami ingatkan ke seluruh perusahaan untuk mendafatrakan pekerjanya di BP Jamsostek. Kami ingin seluruh pekerja Indonesia didaftarkan agar mereka mendapatkan perlindungan," tegas Agus usai sosialisasi SIAPP82 di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemberi kerja akan dikenakan sanksi administratif bila tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek. Sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu (Pasal 59).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun di Pasal 60, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 
Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku akan mengefektifkan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak mengikuti program di BP Jamsostek.
 
"Kita berupaya supaya perusahaan semakin banyak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan mengefektifkan pengawasan yang belum mengaktifkan BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
 
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis menyebutkan sebanyak 54,5 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek per akhir 2019. Puluhan juta pekerja peserta itu berasal dari 650 ribu pemberi kerja yang terdaftar di BP Jamsostek.
 
Dari 650 ribu pemberi kerja yang terdaftar, sekitar 80 persennya berasal dari pelaku usaha kecil dan mikro. Sementara sisanya sekitar 20 persen merupakan perusahaan menengah-besar.
 
"Jadi sekitar 120 ribu yang menengah besar. Kalau yang besar-besar mayoritas sudah ikut (BP Jamsostek), BUMN sudah semua. Tapi ada yang tersendat," tutur Ilyas.
 
Ilyas bilang, sekitar 90 perusahaan berskala menengah - besar kini sudah mendaftarkan diri sebagai peserta BP Jamsostek. Pihaknya saat ini sedang gencar menyasar pemberi kerja skala mikro dan kecil.
 
"Inilah yang banyak belum ikut. Tentu edukasinya lain, sehingga kita secara infrastruktur menyiapkan sehingga memberi, bersosialisasi, dan edukasi dengan cara lain. Salah satunya dengan saling menguntungkan dengan mikro kecil," papar dia.
 
Padahal, sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil dinilai mampu membayar iuran kepesertaan pekerja. Sayangnya, kemauan untuk ikut terdaftar dalam kepesertaan BP Jamsostek masih rendah.
 
"Kemauan itu yang akan kita edukasi bersama dengan pemerintah, bagaimana pelaku mikro kecil itu bisa langsung terlindungi. Ini kan manfaatnya banyak buat mereka, apalagi iuran enggak naik tapi manfaatnya naik," tutup Ilyas.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif