Tengkulak Wajib Laporkan Data Stok di Gudang
Illustrasi. Medcom/Kautsar Bowo.
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok melaporkan data volume stok di gudang. Kebijakan ini dilakukan mengantisipasi aksi penimbunan yang berpengaruh pada stabilitas harga.

Sekjen Kemendag Karyanto Suprih mengatakan regulasi tersebut diterapkan melalui Peraturan Menteri Perdaganggan No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Penyampaian laporan data harus dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT).

"Distributor wajib untuk melaporkan kondisi barang di gudang. Bahkan kami sedang kembangkan untuk penerapan teknologinya, jadi setiap orang bisa lihat posisi barang tertentu di pasar ini berapa jumlahnya," ujar Karyanto ditemui di Artotel, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

Karyanto memaparkan kebijakan ini juga berguna mengantisipasi gangguan pasokan atau kondisi harga barang yang berada di atas harga acuan maupun sebaliknya. Kewajiban ditujukan untuk memastikan langkah pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lapangan.

"Sedang dikembangkan masih dalam proses, kami berharap posisi barang di gudang wajib dilaporkan agar mengetahui berapa barang masuk dan berapa jumlah dikeluarkan," ungkapnya.

Sanksi tegas bakal diberikan bagi pelaku yang melanggar ketentuan berupa pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD). Tindakan itu bakal dilakukan jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag yang tersebar di seluruh wilayah.

Pengawasan yang dilakukan meliputi barang kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai dan bawang merah. Barang kebutuhan pokok hasil industri juga diterapkan seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, dan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

"Di satu tempat terjadi harga naik atau kelangkaan barang dan di gudang masih numpuk maka kami anggap ada penimbunan. Kalau ada penimbunan ada hukumnya dan bisa dipidana, dari sisi Kemendag meraka akan dicabut izinnya," tegasnya.

Ancaman hukuman tegas juga diberikan kepada pengusaha secara pribadi. Meraka yang terlibat namanya akan tercatat untuk dilarang bergelut kembali di dunia perdagangan.

"Bukan hanya dicabut tapi di black list, pengusaha tersebut tidak akan bisa kembali berusuan di bidang itu. Kami imbau kepada pengusaha jangan coba-coba, artinya Kemendag sangat tegas melakukan tindakan dengan cara regulasi yang ada," pungkas dia.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id