Pengusaha Khawatir Kenaikan UMP 8,03% Dipolitisasi

Eko Nordiansyah 19 Oktober 2018 00:10 WIB
upah
Pengusaha Khawatir Kenaikan UMP 8,03% Dipolitisasi
Illustrasi. MI/Atet Dwi Pramadia.
Jakarta: Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana  memastikan pihaknya bakal mengikuti keputusan pemerintah yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019. Kenaikan UMP ini dianggap paling bijak lantaran telah memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan UMP ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapannya bakal dimulai 1 November 2018 berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.240/M-NAKER-PHI9SK-UPAH/X/2018 mengenai Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

"Pengusaha bagaimana menyikapi PP 78 ya so far kami mau tidak mau harus mendukung itu. Itu konsesus lama sejak 2015 dan menang harus kita dukung supaya kepastian terhadap overhead coast kita setiap tahun tidak volatil banget, saat ini ditetapkan 8,03 persen," ujar Danang ditemui dalam sebuah forum diskusi di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Dukungan pengusaha pada regulasi ini, kata dia, juga perlu mendapat sikap yang sama dari kalangan pekerja. Danang sepakat dilakukan perbaikan penyesuaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan cara yang baik dan adil.

"Yang jadi masalah adalah rekan-rekan pekerja yang sebagaian belum bisa menerima angka itu kemudian ingin di-upgrade sampai 25 persen, itu yang mesti dibahas segera agar hubungannya harmonis terjalin antara pekerja dengan pengusaha," paparnya.

Kenaikan nilai UMP yang tak disepakati sebagaian pekerja itu dikhawatirkan pengusaha ihwal timbulnya gejolak demonstrasi. Menurut Danang situasi ini bakal terus menjadi polemik lantaran momentum persaingan Pemilu 2019.  

"Kami khawatir gejolak ini bukan soal economy background tapi political behaviour, masalah politis karena situasinya berbeda sedikit antara kebutuhan dengan penggalangan suara," ungkapnya.

Ia menambahkan, kenaikan UMP dalam PP 78 itu telah memasukan masalah KHL pada pokok pembahasan. Meski demikian, kemunculan angka agregat nasional tetap perlu memasukan pertimbangan nilai inflasi yang mencapai 2,88 persen serta pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

"Mestinya angka inflasi itu sudah menunjukan refleksi KHL. Ini yang harus menjadi konsen penting kepada teman-teman pekerja bahwa tidak terlalu jauh antara nilai inflasi dengan KHL karena perhitungannya pada tahun sebelumnya nilai KHL itu yang jadi rumusan pokok," tuturnya.  

Hubungan harmonis pengusaha dan pekerja penting hadir untuk keberlangsungan dan pencapaian target perrumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekonomi ini diminta tak kemudian digunakan dalam isu dukungan pencalonan presiden yang cenderung menimbulkan polarisasi.

"Nanti kalau situasi itu terjadi ekonomi kita tidak tumbuh. UKM juga tidak akan tumbuh karena takut, sementara harga harga menjadi tidak terkendali. Kita hadapi masalah lebih besar daripada hanya masalah siapa calon presiden kita nanti, masalah ekonomi kita lebih besar daripada itu," pungkas dia.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id