Rapur DPR Setujui RUU AFAS Menjadi Undang-undang
DPR Sahkan RUU AFAS menjadi Undang-undang
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS) sebagai undang-undang (UU), pada Kamis, 26 April 2018.

UU ini merupakan protokol untuk melaksanakan komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang jasa. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, nantinya UU AFAS ini dapat menjadi landasan hukum untuk bank dalam negeri melakukan ekspansi ke negara tetangga di kawasan ASEAN. Selain itu agar mendorong iklim kompetisi sehat dalam industri perbankan.

"Namun pemerintah juga harus mencermati potensi dominasi asing di sektor perbankan. Pemerintah harus memastikan perbankan kita siap melakukan ekspansi ke luar negeri. Jangan sampai ketika perbankan kita tidak siap, justru perbankan asing masuk dan mendominasi perbankan nasional. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan manfaat aturan ini bisa dirasakan dan memastikan perjanjian yang ada bisa diimplementasikan di seluruh negara yang meratifikasi," jelas Taufik dalam keterangan tertulis.

Taufik yang sekaligus memimpin rapur DPR ini juga meminta pemerintah memastikan tak ada peraturan ganda yang diterapkan di setiap negara mitra, yang dapat menghambat perbankan domestik untuk melakukan ekspansi di luar negeri. "Indonesia harus benar-benar mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan disetujuinya UU AFAS ini," tegas politikus PAN ini.

Pada saat yang sama, di hadapan anggota dewan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir melaporkan dalam pembahasan tingkat pertama mengenai pandangan fraksi-fraksi ada delapan yang menyetujui, dan dua di antaranya setuju dengan catatan. "Sedangkan dalam pandangan akhir mininya, pemerintah berkomitmen secara sungguh-sungguh melaksanakan semua catatan yang diberikan pada saat implementasi Protokol ke-6 AFAS itu," jelas Hafisz.

Hafisz berharap dengan adanya UU tersebut, bisa memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara, serta pelaku sektor jasa keuangan agar melaksanakan protokol dan memberi keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya tercipta kepastian hukum dalam menjalankan usaha di sektor jasa keuangan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku sektor usaha lain.

"Serta meningkatnya daya saing sektor jasa keungan nasional, adanya peluang untuk memperluas pasar sektor jasa keuangan di kawasan ASEAN, serta mendorong peningkatan perdaganagn, investasi, dan kerja sama ekonomi antar pihak," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, UU AFAS merupakan tahapan kerja sama pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN yang diyakini mampu menjaga kepentingan RI. Khususnya industri jasa keuangan untuk menciptakan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. "Dengan adanya UU AFAS ini juga membuka kesempatan bagi pelaku perbankan nasional untuk melakukan ekspansi operasi ke pasar ASEAN," ujar Sri Mulyani.

Saat ini, sambung Menkeu, masih sangat sedikit perbankan nasional yang memiliki kantor cabang atau unit usaha di luar negeri. Salah satu hal yang menjadi penyebab yakni rendahnya penetrasi perbankan di pasar global adalah berbagai ketentuan dan persyaratan yang dipandang menyulitkan.

"Kami yakini UU AFAS ini akan meningkatkan daya saing penyedia jasa keuangan domestik, mendorong pertumbuan indsustri keuangan  yang pada akhirnya akan memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia," ucapnya.




(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360