Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Pemerintah Pastikan THR PNS Cair Sebelum Lebaran

Ekonomi pns tunjangan hari raya ASN
Desi Angriani • 14 Mei 2019 15:35
Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS), dan pejabat negara. Revisi dilakukan atas dasar usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Kepala Biro HKIP Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan revisi aturan itu akan diproses sesuai ketentuan agar pencairan THR dan gaji ke-13 PNS dapat berjalan tepat waktu.
 
"Semua akan diproses sesuai ketentuan dan diharapkan sesuai target waktu," katanya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan adanya revisi tersebut, Kemenpan RB yakin THR dapat cair sebelum Lebaran atau pada 24 Mei 2019. Revisi yang akan dilakukan mencakup soal frasa terkait alur pemberian THR bagi para tanggungan negara di daerah dari semula diatur melalui peraturan daerah atau Perda menjadi peraturan kepala daerah (Perkada).
 
"Diharapkan pencairan THR tetap bisa cair sebelum Lebaran," tambah dia.
 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengajukan permohonan revisi mengenai aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS), dan pejabat negara. Pasalnya, aturan sebelumnya membuat pencairan THR dan gaji ke-13 terancam molor.
 
Surat permohonan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 bernomor 188.31/3746/SJ, ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
 
Dalam surat itu, Kemendagri menyebutkan kedua PP yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR diatur melalui Peraturan Daerah sehingga pencairannya dikhawatirkan tidak tepat waktu.
 
"Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat 2, kedua PP dmaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden," sebagaimana tertulis dalam surat yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif