Ilustrasi peternak ayam. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi peternak ayam. (FOTO: Medcom.id)

Peternak Ayam Kelas Menengah Terancam Punah

Ekonomi peternakan kementerian pertanian
Ilham wibowo • 08 Maret 2019 16:17
Jakarta: Peternak ayam kelas kecil dan menengah mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) segera membuat regulasi bagi kelangsungan usaha di sektor perunggasan. Rasa keadilan dalam berusaha dan perlindungan usaha dinilai perlu diberikan.
 
Pernyataan itu disampaikan perwakilan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Perhimpunan Insan Peternak Rakyat (Pinsar), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Perhimpunan Peternak Unggas Nasional (PPUN), serta Agriwatch saat melapor di kantor Ombudsman. Aduan telah terjadi diskriminasi usaha peternakan ayam ini juga didampingi Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar.
 
"Kami meminta Ombudsman melihat peran Kementan apakah mereka menjalankan tugas dengan benar. Kalau sudah benar, kenapa banyak peternak yang kelelep, rugi," kata Haris usai audiensi di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Daging ayam termasuk kebutuhan pokok masyarakat Tanah Air yang jumlah konsumsinya terus meningkat. Namun, Haris mempertanyakan ihwal kebebasan perusahaan besar yang bisa mengelola seluruh fasilitas mulai dari budidaya pembibitan, pakan serta vitamin ternak.
 
Jumlah peternak ayam mandiri pun terus turun dan tidak bisa berkembang. Bisnis peternakan mereka masuk dalam daftar investasi negatif saat mengajukan kredit usaha rakyat untuk pengembangan. Banyaknya peternak yang gulung tikar dianggap bank bisnis ini kurang menguntungkan.
 
"Statistiknya ada yang 130 anggota sekarang tinggal 30-an.Pengurangan peternak terjadi dalam konteks bisnis, mereka gagal karena harga produksi dan harga jual tidak seimbang, untung dua kali tapi rugi 12 kali," ucap Haris.
 
Mekanisme pasar yang belum diatur juga mempersempit ruang peternak rakyat. Selain toko retail dan produk olahan, pasokan ayam dari industri unggas juga ikut menyasar pasar tradisional dan membuat persaingan harga tak sehat.
 
"Peternak mati, bisnis berkurang, tapi orang masih makan ayam, berarti kan masih ada yang suplai. Apakah itu segelintir orang yang mau perkaya diri? Apakah Kementan menikmati situasi ini? Jadi kami minta Ombudsman lihat karena situasi sudah buruk," kata Haris.
 
Haris menilai telah terjadi penguasaan berlebihan oleh industri unggas. Bahkan, saat ini dua perusahaan emiten telah mengelola 65 persen daging ayam nasional dengan keuntungan yang berlipat setiap tahun.
 
"Mereka menikmati sejumlah kemewahan dari nengara, tidak ada regulasi yang membatasi dalam praktiknya menguasai produksi dan budidaya. Diskriminasi juga pada pasar yang tidak dikontrol, industri dan perusahaan mandiri sama-sama masuk ke pasar tradisional," paparnya.
 
Peternak ayam mandiri bakal gagal bersaing dengan pemodal yang bisa dengan mudah menentukan besaran harga daging ayam di masyarakat. Meskipun dilindungi dengan mekanisme harga eceran tertinggi, porsi ongkos peternak mandiri masih lebih besar lantaran hanya bisa mengelola sektor budidaya.
 
"Begitu temen-temen peternak mandiri ini harga naik seperti diadu domba dengan konsumen, padahal yang menikmati para broker yang menekan kepada peternak. Broker bagian dari maslaah karena semena-mena menentukan harga," kata Haris.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif