Melindungi Nasabah dari Jeratan Fintech Ilegal
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Bisnis financial technology (fintech) kini bak primadona di kalangan masyarakat Indonesia. Sebab pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi ini jauh lebih praktis dibandingkan metode pembayaran konvensional.

Bahkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan konvensional, justru bisa digarap oleh pemain-pemain fintech. Hal ini kemudian membuat industri fintech tumbuh pesat meski baru seumur jagung.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), sedikitnya 235 perusahaan fintech sudah beroperasi di Tanah Air pada 2017. Sebanyak 39 persen bermain di subsektor sistem pembayaran, 32 persen pelaku usaha dari subsektor pinjaman langsung atau Peer to Peer (P2P) Lending. Sisanya sebanyak 11 persen berasal dari subsektor market provisioning, 11 persen dari manajemen investasi, empat persen dari insurtech, dan dari equity capital rising sebanyak tiga persen.

Dari jumlah itu, tak sedikit yang berstatus ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Teranyar, baru 34 fintech yang tercatat resmi di BI dan 73 platform tercatat resmi di OJK.




Karenanya, pihak regulator mengeluarkan berbagai ketentuan demi melindungi nasabah dari menjamurnya fintech ilegal. Di antaranya, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, kewajiban untuk menggunakan rupiah di setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI serta menerapkan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Untuk memudahkan pengawasan, Bank Indonesia membagi fintech ke dalam empat jenis, yakni crowdfunding dan peer to peer landing, market aggregator, risk and investment management, bidang payment, settlement, dan clearing.

Dari keempat bidang itu, crowdfunding dan peer to peer landing masuk ke dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara payment, settlement, dan clearing masuk dalam ranah BI lantaran sudah masuk ke proses bayar membayar.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menegaskan pihaknya akan fokus pada kebijakan perlindungan konsumen di industri fintech. Caranya, melalui pendekatan disiplin pasar sesuai sifat fintech yang fleksibel, market driven dan transparan.

Dengan fokus pada perlindungan konsumen, maka pengembangan fintech diharapkan sejalan dengan tugas OJK dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

"OJK memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik fintech, yaitu pendekatan disiplin pasar untuk mengawasi fintech," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.

Merujuk pada sejumlah negara maju, mereka tampak menaruh perhatian tinggi terhadap regulasi dan pengawasan fintech. Singapura misalnya mengeluarkan peraturan berupa Monetary Authority of Singapore (MAS), regulator Australia menerbitkan Fintech Regulatory Sandbox. Selanjutnya, Tiongkok mengeluarkan the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance sebagai regulasi fintech.

Regulator Indonesia pun tak mau ketinggalan, Bank Indonesia (BI) meresmikan Fintech Office sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, asesmen, serta koordinasi dan komunikasi. Kemudian OJK juga mengeluarkan peraturan mengenai P2P Lending serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi fintech.

Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di mana setiap fintech yang menyelenggarakan bisnis P2P lending harus terdaftar di OJK dan mengajukan perizinan setelah beroperasi selama satu tahun.




Bersumber pada data OJK September 2018, jumlah perusahaan fintech P2P lending yang berizin mencapai 73 perusahaan. Sebanyak 40 perusahaan tengah mendaftar dan 38 perusahaan lainnya baru menyatakan minat.

Sementara total nilai transaksi di pasar fintech mencapai USD18,65 miliar pada 2017 berdasarkan data BI. Jika dihitung dengan kurs Rp14.400 per dolar AS, maka nilainya sekitar Rp268,56 triliun. Pun jumlah pengguna, termasuk peminjam dari fintech sudah menembus lebih dari 30 juta orang.

Untuk penyaluran kredit P2P lending sendiri mencapai Rp7,42 triliun dengan jumlah pemberi pinjaman sebanyak 123 ribu pihak. Angka tersebut dihitung dari tingginya permintaan masyarakat akan pinjaman online dengan total satu juta peminjam dari seluruh perusahaan fintech P2P lending cash loan.

Menurut Direktur Aftech Aji Satria Sulaeman kehadiran fintech begitu menarik bagi masyarakat lantaran layanan P2P lending cash loan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia. Sebab, pemilik kartu kredit di Indonesia baru berada di angka enam persen atau sebanyak sembilan juta orang dari total penduduk dewasa. Dengan kata lain, P2P lending membuka akses bagi masyarakat unbanked namun layak kredit.

"Yang membuat fintech menarik munculnya subjek baru yang menghasilkan bidang usaha baru, kalau bidang payment biasa bayar lewat bank sekarang bisa lewat t-cash, dari semua itu kita masuk ke pinjaman online," tuturnya saat ditemui Medcom.id pada 30 Agustus 2018.

Sisi Gelap Bisnis Fintech Tanah Air

Di balik kemudahan yang diberikan layanan fintech, tak sedikit nasabah mengeluhkan pengenaan bunga tinggi hingga perlakuan tidak menyenangkan dari penagih utang. Dengan berbagai modus pinjaman online, seluruh data pribadi diambil dari telepon seluler milik peminjam.

Penagihan dilakukan tidak saja kepada peminjam, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada di handphone peminjam. Selanjutnya, penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Di samping itu, bunga pinjaman tidak terbatas, penagihan dilakukan tanpa kenal waktu, dan alamat kantor perusahaan pinjaman online tidak jelas.

Berdasarkan data LBH Jakarta, jumlah korban pinjaman online pada 2018 naik drastis menjadi 120 orang dari sebanyak 10 orang pada 2016. Bahkan, rangkuman kasus pinjaman online yang dirilis LBH Jakarta sempat viral di media sosial. Di antaranya, peminjam berinisial D terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena malu. Sebab pihak "VL" menagih pinjamannya kepada rekan sekantor.

Kemudian, seorang peminjam berinisial L melakukan upaya bunuh diri dengan mrminum minyak tanah lantaran terlilit bunga pinjaman yang begitu besar. Berbeda dengan nasabah berinisial FY, ia diminta menari telanjang di rel kereta agar pinjamannya bisa lunas. Lebih parahnya, seorang pemiinjam A, diancam akan dibunuh oleh pihak DR karena belum bisa melunasi pinjaman.

Rupanya kasus-kasus tersebut berasal dari pelaku kredit online yang belum terdaftar di OJK. Artinya, fintech-fintech ilegal yang belum berizin memang tidak dalam pengawasan regulator. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan kejadian tersebut membuat pihak regulator tak tinggal diam.

Sedikitnya sudah 400 kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tak berizin yang dihentikan OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi.

"Lebih kepada mengingatkan masyarakat agar memilih fintech yang sudah terdaftar di OJK. Saat ini sudah ada 400 lebih fintech ilegal yang dihentikan OJK bersama Satgas waspada investasi," kata Sekar saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 9 November 2018.




Namun, hal itu rupanya tak membuat fintech ilegal menjadi jera. Malah mereka kembali mendirikan aplikasi peminjaman online baru dengan nama yang berbeda. Karenanya, Sekar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi ini. Dengan kata lain, sebaiknya masyarakat hanya menggunakan jasa P2P lending yang sudah terdaftar secara resmi di OJK karena minim risiko.

Di samping itu, OJK juga menyediakan layanan interaksi dengan nomor call center 157 bagi nasabah yang ingin mengecek status legal sebuah fintech. Masyarakat pun bisa mengaksesnya secara langsung melalui website OJK.

Jika fintech yang berizin melakukan pelanggaran maka OJK berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 akan memberikan sanksi tegas berupa penghentian usaha. Sejauh ini, kata Sekar mayoritas pengaduan masyarakat bersumber dari fintech tak berizin. "Cuma memang mayoritas yang ilegal ya. Biasa aka ada penindakan langsung," imbuh dia.

Ketua Satgas dan Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menegaskan pihaknya tidak menutup entitas investasi bodong atau yang bukan berada di bawah pengawasannya secara sembarangan. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Adanya investasi bodong ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada produk keuangan, sehingga menimbulkan potensi instabilitas dan mengganggu proses pembangunan. Untuk itu, OJK katanya terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar mengenal dan memahami investasi ilegal.

Apalagi kerugian masyarakat akibat kegiatan investasi bodong dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun. "Perlu dipahami, OJK tidak menutup entitas investasi bodong. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kami lakukan secara berkesinambungan dan sudah memadai," tuturnya kepada Medcom.id.

Lain cerita dengan Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Sunu Widyatmoko. Meski belum ada laporan terkait pengaduan dari fintech yang berstatus legal. Pihaknya terus berupaya memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen peminjaman online. Salah satunya membuat sertifikasi bagi penagih utang.

Nantinya, para penagih utang yang masuk dalam asosiasi fintech Indonesia bakal diwajibkan memiliki sertifikasi. Dengan begitu, mereka akan merujuk pada standard oeprating procedure (SOP) penagihan utang. Tujuannya agar tak ada lagi konsumen yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Untuk bunga kredit, Aftech berkomitmen memberikan ketentuan penagihan maksimum satu kali principle. Jika ada yang menunggak bunga, maka penalti dan biaya admnistrasi si peminjam tetap dikenakan sebanyak satu kali dari principle.

"Sampai saat ini belum ada anggota kami yang terbukti dilaporkan, setiap anggota harus mematuhi kode kondak dan kode etik. Apabila mereka melanggar, mereka akan ditindaklanjut melalui komite etik. Untuk sertifikasi penagih utang sedang diformulasi," ungkapnya kepada Medcom.id, Jumat, 9 November 2018.

Sunu menambahkan maraknya fintech ilegal tak terlepas dari pembiaran oleh pihak perbankan maupun payment gateway. Semestinya, perbankan memberikan prosedur kerja sama yang ketat atau cukup pada pinjaman online berstatus legal.

"Nah ini PR untuk semua perbankan kita agar tidak dituduh menjamurkan pinjaman online. Saya tidak tahu apakah ada skenario tersendiri mencoba menjelekkan dunia fintech dengan cara seperti ini," beber Sunu.

Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberikan perspektif berbeda. Ia membagi P2P lending ke dalam dua kategori. Pertama, P2P lending yang produktif melalui jaminan aset. Biasanya kategori ini memiliki bunga yang relatif bersaing dengan perbankan.

Kedua, P2P lending berupa High Interest and Short Term. Jenis ini paling bermasalah karena sasarannya untuk kredit konsumtif. Di mana memiliki bunga tinggi, denda yang mahal dan tenor yang pendek atau kurang dari satu tahun. Kategori ini semestinya mendapat pengawasan lebih ketat dari regulator.

"Misalnya memiliki unit pengawasan dan aduan khusus untuk Fintech konsumtif. OJK juga bisa membuat lending rate cap atau bunga kredit maksimal. Sebagai contoh maksimum average bank lending rate+10 persen. Lebih dari itu ada sanksinya," ucap Bhima kepada Medcom.id.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id