Pemerintah Susun Lima Prioritas Nasional di 2019
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional dan 24 program prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasinya di tingkat Provinsi/Kabupaten maupun kota. Sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.

Bambang menyebutkan, untuk kebijakan lima prioritas nasional, terdiri dari pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.

"Lalu ada pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu," ungkap Bambang, dalam keterangan resminya, Jumat, 27 April 2018.

Bambang sebelumnya mengatakan penyusunan RKP 2019 dilakukan menggunakan prinsip money follows program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Tak hanya itu, memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan penguatan integrasi sumber pendanaan.

Agar penyusunan RKP 2019 hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2019 dapat berjalan efektif, dia mengaku, ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan. Pertama, melanjutkan implementasi prinsip money follows program.

Caranya, dengan mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.

Kedua, memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L), serta antara pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran  pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, dan peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP, RKA KL, DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi," ungkap dia.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id