Menaker M Hanif Dhakiri. MI/Mohamad Irfan
Menaker M Hanif Dhakiri. MI/Mohamad Irfan

Kemenaker Terbitkan Regulasi Perlindungan PRT

Ekonomi tenaga kerja
Idris Supriadi • 18 Januari 2015 16:52
medcom.id, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Hal ini sebagai upaya melindungi pekerja informal dalam negeri.
 
"Saya ingin menyampaikan pada publik mulai bulan ini Kemenaker mengeluarkan Permen 2/2015 mengenai perlindungan PRT. Ini merupakan bentuk kongkrit kehadiran negara untuk melindungi sektor rumah tangga di dalam negeri," ungkap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat sidak di lembaga penyalur PRT "Bu Gito", di kawasan Cilandak, Jakarta, Minggu (18/1/2015).
 
Hanif mengatakan memang sengaja melakukan peninjaun atau sidak ke yayasan yang menyalurkan pekerja rumah tangga (PRT). "Tujuan pertama, ingin tahu betul bagaimana penampungan pendidikan yayasan penyalur PRT selama ini dilakukan," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berkaca pada kasus yang terjadi pada PRT beberapa waktu lalu, Hanif ingin memastikan agar ada perlindungan bagi PRT baik terkait hak normatif maupun soal eksistensi lembaga atau yayasan penyalur PRT.
 
Lebih lanjut, dia menyampaikan terdapat beberapa prinsip pokok Permenaker 02/2015 tentang Perlindungan PRT.
 
Pertama, negara hadir melindungi pekerja di seluruh Indonesia sampai yang ada di rumah tangga sekalipun. Kedua, Permenaker ini tetap menghormati tradisi, konvensi dan adat istiadat yang berlaku terkait dengan PRT. Ketiga, peran Gubernur dan Pemeritah daerah (Pemda) sebagai pengawas, pemberi izin dan pemberi sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran.
 
Keempat, penegasan kepada lembaga penyalur bahwa tidak boleh memungut dana apapun dari calon PRT. Kelima, PRT berhak atas upah, cuti, waktu ibadah, jaminan sosial dan perlakuan manusiawi. Serta mendapat hak sesusai kesepakatan dengan pengguna.
 
Keenam, peran RT (Rukun Tetangga) atau lingkungan untuk turut serta mengawasi. sebab perjanjian antara PRT dan Pengguna Jasa harus diketahui oleh ketua RT atau kepala lingkungan. Ketujuh, izin operasional lembaga di cabut oleh Gubernur dan bila ada perpanjangan izin juga di Pemda dengan bebas biaya.
 
Kedelapan, Permen 02/2015 mengatur perlindungan semua PRT melalui lembaga penyalur maupun langsung direkrut oleh pengguna jasa. Kesembilan, mengatur standar penampungan PRT.
 
Kesepuluh, terkait PRT diserahkan pada Pemda untuk diatur lebih lanjut.
 
Hanif mengatakan Permenaker 2/2015 tentang Perlindungan PRT berlaku mulai sejak ditandatangani pada hari Jumat (16/1/2015) . "Saya sudah minta Kemenkum HAM (Kementerian Hukum dan HAM) untuk mengundangkannya," ujarnya.
 
Berkaitan dengan Permenaker yang dikeluarkan, Hanif menegaskan bahwa kesepakatan antara PRT dan pengguna jasa yang didorong tetap menghargai konvensi, adat istiadat dan budaya masyarakat.
 
"Kita tidak mau perlindungan itu mematikan akses warga kita untuk mendapat pekerjaan. Ini adalah pilihan terbaik memberikan perlindungan. Pada sisi lain, akses pekerjaan ini tetap terbuka terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapat pekerjaan di sektor formal," ungkap Hanif.
 
Tidak hanyai itu, perjanjian kerja antara pengguna jasa dan PRT diawasi oleh Pemda yang memberi izin. "Mereka yang melakukan pengawasan, kalau ada laporan pelanggaran bisa langsung ditindak oleh pengawas tenaga kerja. Sanksi untuk lembaga penyalur dicabut izin, bagi pengguna kalau ada pidana ya diproses hukum," cetusnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) Mashudi mengaku optimis nasib PRT ke depan akan lebih baik lagi dengan keluarnya Permenaker ini. "Saya yakin ada efek signifikan dari keluarnya Permen ini," ucapnya.
 
Dia menambahkan, selama ini pihaknya selalu memberitahukan kepada lembaga penyalur maupun PRT bila ada update mengenai upah. "Di Jabodetabek gaji PRT berkisar Rp1,2 juta sampai Rp2 juta, sesuai kesepakatan," ucapnya.
 
Selain itu, Mashudi mengatakan APPSI saat ini tengah melakukan penyusunan soal kode etik larangan PRT berusia di bawah 18 tahun. "Masih banyak, 20 persen PRT masih di bawah 18 tahun," katanya.
 
(WID)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif