Presiden Direktur PT Sari Kreasi Boga, Nilamsari. Foto : Medcom/Nia Deviyana.
Presiden Direktur PT Sari Kreasi Boga, Nilamsari. Foto : Medcom/Nia Deviyana.

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Tidak Taat Aturan

Ekonomi perdagangan e-commerce
Nia Deviyana • 05 Desember 2019 19:36
Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerbitkan aturan perdagangan di e-commerce mendapatkan sambutan positif dari Presiden Direktur PT Sari Kreasi Boga, Nilamsari. Sebagai salah satu UMKM, Nilam optimistis aturan-aturan yang dibuat Presiden bisa mendorong UMKM naik kelas.
 
Nilam meminta pemerintah benar-benar serius dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Dia mencontohkan dalam aturan bisnis waralaba pemerintah belum tegas.
 
"Sama dengan franchise (waralaba). Sudah ada peraturannya di Departemen Perdagangan. Orang yang melakukan franchise harus mendapatkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW), jadi enggak usah ngomong e-commerce dulu," ujar Nilam saat mengisi diskusi di Kementerian Koperasi dan UMKM, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nyatanya, lanjut Nilam, ada banyak pengusaha yang menamai dirinya pelaku waralaba padahal tidak memiliki STPW, tetapi masih bisa beroperasi.
 
"Yang kayak gini ini tidak fair. Kita untuk ngikutin regulasi pemerintah keluar cost lumayan lho. Kita juga jadi kena pajak, tapi di sisi lain ada yang bisa bebas dari pajak. Harganya otomatis juga jadi beda. Kita karena harus bayar pajak otomatis sedikit lebih mahal," tuturnya.
 
Nilam meminta pemerintah menertibkan pengusaha yang tidak patuh jika ingin semua regulasi bisa diimplementasikan sesuai target.
 
Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan untuk perdagangan di e-commerce. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019.
 
Ditegaskan dalam PP ini, para pihak harus memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
PP ini juga menegaskan PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri yang bertransaksi dengan konsumen wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 
PP ini juga menyebutkan pedagang dalam negeri dan pedagang luar negeri yang melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan PMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri, menurut PP ini, wajib mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet, mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Selain itu, mereka harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif