Ketua BPK Agung Firman Sampurna (ketiga dari kiri). Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (ketiga dari kiri). Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.

Kasus Jiwasraya Berpotensi Sistemik

Ekonomi Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 08 Januari 2020 15:15
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berpotensi sistemik. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang ini, BPK berharap pemerintah mengambil kebijakan yang berhati-hati agar kasus seperti Jiwasraya tidak berdampak ke sektor lainnya.
 
"Kasus jiwasraya ini cukup besar skalannya, bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki risiko sistemik," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Dirinya menambahkan, kasus BPK akan diungkap seterang-terangnya agar semua pihak bisa mengetahui permasalah yang terjadi. Termasuk pula pemeriksaan terhadap siapa-siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal bayar di Jiwasraya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka yang bertanggung jawab akan kita indetifikasi, yang betul-betul bersalah melakukan perbuatan pidana sudah barang tentu harus ditentukan ada tidaknya tindakan pidana, atau niat jahat oleh aparat penegakan hukum. Biarlah prosesnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu yang juga sedang dilakukan," ungkapnya.
 
BPK juga mendukung langkah pemerintah bersama dengan otoritas terkait untuk melakukan pemulihan terhadap Jiwasraya. Tujuannya agar kepercayaan investor bisa tetap terjaga, namun tidak melepaskan masalah pelanggaran hukum yang ada di Jiwasraya.
 
Dalam kurun 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2016 dan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan) 2018.
 
Dalam PDTT 2016, BPK mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT AJS Tahun 2014 sampai dengan 2015. Temuan tersebut antara lain: investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP 2014 dan 2015 tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai.
 
Selain itu, PT AJS berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian Medium Term Note PT Hanson Internasional (HI). PT AJS dinilai kurang optimal dalam mengawasi reksa dana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik.
 
"Menindaklanjuti hasil PDTT 2016 tersebut, BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan yang dimulai 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan Saving Plan dan investasi," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif