Illustrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.
Illustrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.

Tiga Sumber Dana untuk Pemindahan Ibu Kota

Ekonomi pemindahan ibukota
Nia Deviyana • 12 Agustus 2019 19:30
Jakarta: Menteri Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan skema pembiayaan untuk membangun ibu kota baru. Sejauh ini, kata Bambang, ada tiga skema yang akan digunakan.
 
"Intinya datang dari kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi langsung swasta dan BUMN, serta pemanfaatan aset," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Adapun pemanfaatan aset, lanjut Bambang, ada kemungkinan melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jadi kalau nanti ada tulisan sumbernya dari APBN, itu sudah jelas ya berasal dari aset," paparnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan anggaran pemindahan Ibu Kota ditaksir mencapai Rp466 triliun. Dari alokasi itu penggunaan dana APBN, ditaksir hanya sekitar Rp93 triliun. Dia mengatakan aset pemerintah yang ada di Jakarta nantinya tidak akan digunakan secara penuh apabila ibu kota telah pindah ke Kalimantan. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan pemanfaatannya, misalnya dengan sistem sewa pinjam pakai yang menghasilkan uang. Uang tersebut nantinya akan masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
 
Tahap pertama dari proses pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta akan di mulai setelah ada lokasi definitif yakni untuk membangun komplek pemerintahan. Diharapkan pada 2024 pemerintah akan mulai memindahkan kantor eksekutif, legislatif, yudikatif hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
"Begitu lokasi ditentukan disitulah kita mulai berproses, kalo dengan DPR kemungkinan besar akhir tahun ini (2019) atau paling tidak 2020," tandas mantan Menteri Keuangan ini.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif