Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. FOTO: dok MI.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. FOTO: dok MI.

Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Dinilai Tak Tepat

Ekonomi rokok cukai tembakau
Husen Miftahudin • 13 September 2019 18:45
Jakarta: Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai rencana penggabungan golongan dalam industri rokok (simplifikasi) dinilai tidak tepat. Regulasi yang tidak tepat dikhawatirkan merusak pasar industri hasil tembakau.
 
Rencana simplifikasi tarif cukai pernah ingin diterapkan pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017. Dari 10 golongan yang ada, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menguranginya menjadi delapan lalu lima golongan dalam beleid tersebut.
 
Namun Kemenkeu memutuskan mempertahankan tarif cukai hasil tembakau tersebut dengan menerbitkan PMK Nomor 156 Tahun 2018. Dalam regulasi itu, pemerintah akhirnya mempertahankan 10 golongan rokok.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Indonesia memiliki beragam jenis rokok, PMK 156/2018 sudah sangat baik karena mengakomodir keragaman jenis rokok sehingga PMK tersebut layak untuk dipertahankan. Keragaman jenis rokok tadi juga berkaitan dengan serapan tembakau dalam negeri," tegas Enny dalam keterangannya, Jumat, 13 September 2019.
 
Menurut Enny, rencana simplifikasi harus mengakomodasi keinginan pembuat regulasi dan para pelaku industri rokok. Termasuk di dalamnya mengakomodasi besaran tarif cukai.
 
"Apabila kenaikan cukai berlebihan, justru akan makin sulit mengendalikan karena konsumen akan lari ke rokok ilegal," tukasnya.
 
Enny menekankan rokok harus dikendalikan dengan penerapan tarif cukai yang penuh perhitungan. "Sebab kenaikan cukai berimbas pada besarnya sumbangan terhadap inflasi rokok," tegasnya.
 
PMK 156/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 12 Desember 2018. Beleid tersebut menegaskan tidak adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum. Regulasi anyar tersebut juga menambah ketentuan terkait batasan harga jual eceran minimum Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
 
Dalam siaran resmi Kemenkeu, Sri Mulyani mengakui penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tersebut mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.
 
Sepanjang 2013-2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran hasil tembakau telah berhasil mengendalikan produksi hasil tembakau dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6 persen.
 
Namun dari aspek tenaga kerja, Pemerintah masih perlu memberikan ruang bagi industri padat karya dengan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang perkembangannya stagnan. Sementara di sisi lain, pemerintah memfokuskan upaya pemberantasan peredaran rokok illegal demi mencapai target penerimaan cukai hasil tembakau di 2019.
 
Hal tersebut dimaksudkan agar industri hasil tembakau legal dapat tumbuh dan mengisi pasar ilegal yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah penerimaan negara sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
 
Selain itu, upaya intensifikasi cukai lebih dioptimalkan berupa pengenaan cukai pada produk HPTL yang kinerja penerimaannya dalam tiga bulan terakhir sudah mencapai lebih dari Rp154,1 miliar sehingga diharapkan target penerimaan cukai di 2019 masih dapat dicapai (on the track).
 
Menurut Sri Mulyani waktu itu, kebijakan cukai hasil tembakau untuk 2018 dipandang masih efektif dengan beberapa parameter seperti aspek pengendalian konsumsi, tenaga kerja, industri, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara. Di samping itu penyusunan kebijakan cukai yang tertuang dalam PMK 156/2018 senantiasa mendengar berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif