Ilustrasi Gedung Bulog. Foto: Medcom.id.
Ilustrasi Gedung Bulog. Foto: Medcom.id.

Bulog Pasrah Masuk Daftar BUMN Rentan

Ekonomi bulog kementerian bumn
Media Indonesia • 04 Desember 2019 11:45
Jakarta: Perum Bulog menyatakan BUMN sektor pangan itu masih menunggu penggantian dana dari pemerintah atas biaya pengadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini menjadi beban utang perusahaan.
 
Perum Bulog berada dalam salah satu daftar BUMN yang masuk kategori merah menurut penilaian Z-score yang memantau kerentanan kondisi keuangan BUMN. Kategori merah tersebut menunjukkan bahwa Perum Bulog berada dalam kondisi sebelum kebangkrutan (distress).
 
"Kalau dilihat dari manajemen kita, mau dikatakan bangkrut, bisa iya, bisa tidak. Artinya tergantung, kewajiban kita kepada pemerintah sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal penggantiannya saja," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh saat ditemui di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tri menjelaskan Bulog berupaya melaksanakan penugasan, salah satunya pengadaan stok CBP, baik untuk bencana alam maupun stabilisasi harga.
 
Untuk melakukan pembelian beras tersebut, Bulog tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah, tetapi dengan pinjaman kredit dari bank.
 
Di sisi lain, pemerintah baru akan mengganti selisih pembelian harga beras jika Bulog mengeluarkan stok CBP. Stok CBP sendiri baru bisa dikeluarkan jika ada penugasan dari pemerintah, sedangkan bunga pinjaman tetap berjalan.
 
Terhitung hingga September 2019, Bulog masih memiliki utang atau pinjaman yang diselesaikan sebesar Rp28 triliun untuk pengadaan sejumlah komoditas, termasuk beras.
 
"Sekarang tinggal penggantiannya saja. Semakin cepat penggantian kepada kita, baik penugasan beras, gula, semakin cepat kita bayar utang," kata Tri.
 
Perum Bulog merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) yang berada dalam kategori merah dan rugi.
 
Suntikan modal yang diberikan pemerintah kepada Bulog lewat PMN, yakni sebesar Rp2 triliun pada 2015, juga tidak bisa digunakan untuk membayar utang.
 
"PMN bukan untuk memperkuat kinerja keuangan, melainkan untuk modal kerja. Kita sedang bangun rice milling modern, penggiling jagung dan kedelai. Dengan infrastruktur tersebut, harapannya bisa meningkatkan kinerja keuangan," kata Tri.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan penilaian terhadap BUMN melalui Z-score untuk memantau kerentanan kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
 
Penilaian itu mencakup rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (RoE) dan kemampuan dalam membayar utang (DER). Z-score ini mempunyai tiga kategori, yaitu hijau berarti aman, kuning berarti waspada, dan merah berarti kondisi sebelum kebangkrutan (distress).

Perbesar Porsi Komersial

Perum Bulog menyatakan akan memperkuat peran mereka sebagai BUMN pangan dengan memperbesar porsi penjualan beras secara komersial ketimbang untuk penugasan pada tahun depan.
 
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan saat ini porsi penjualan beras untuk komersial sebesar 20 persen. Adapun beras untuk penugasan pemerintah sebesar 80 persen. Pada 2020, Bulog menambah porsi untuk penjualan beras komersial menjadi 50 persen.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif