Ilustrasi (Dok MI/ATET DWI PRAMADIA)
Ilustrasi (Dok MI/ATET DWI PRAMADIA)

KKP Dinilai Perlu Dorong Transparansi Bisnis Usaha Perikanan

Ekonomi perikanan kelautan dan perikanan
06 Juli 2019 20:05
Jakarta: Pengamat kelautan dan Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mendorong transparansi bisnis usaha perikanan nasional di berbagai daerah.
 
"KKP perlu mendorong transparansi bisnis pelaku usaha perikanan terutama dalam hal pelaporan hasil tangkapan dan hasil usaha," kata Abdi Suhufan, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
 
Menurut Abdi Suhufan, KKP juga bisa mengintensifkan instrumen pendataan perikanan yang telah dikembangkan selama beberapa waktu terakhir seperti e-logbook dan penempatan petugas observer di atas kapal penangkap ikan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, ujar dia, KKP dinilai perlu pula untuk menerapkan sistem kuota tangkap di setiap wilayah pengelolaan perikanan dan kuota tangkap per provinsi agar data pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan nasional juga lebih valid.
 
Ia berpendapat bila berbagai hal itu bisa diantisipasi, pendapatan negara juga diperkirakan bisa meningkat pesat sesuai dengan perhitungan yang diharapkan oleh pihak pemerintah khususnya oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa ada sekitar Rp36 triliun nilai tangkapan ikan yang tidak dilaporkan pada 2018 sehingga institusi tersebut juga terus memperbaiki proses perizinan dan penegakan hukum sektor perikanan.
 
"Sebetulnya kalau unreported-nya (tangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia) tercatat semua, saya yakin kita akan bisa menjadi nomor satu produsen perikanan di dunia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta.
 
Menurut Susi Pudjiastuti, dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan maka pihaknya juga telah dan akan terus melakukan pembenahan sektor kelautan dan perikanan nasional.
 
Terkait dengan jumlah tangkapan ikan yang belum dilaporkan, Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa bila optimistis maka sekitar 40-60 persen hasil tangkapan yang saat ini sudah dilaporkan. "Tapi berdasarkan pengalaman saya, mungkin masih sekitar 80 persen (yang belum terlaporkan)," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif