Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI.
Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI.

Kasus Jiwasraya-ASABRI Jangan Utamakan Kepentingan Politik

Ekonomi Jiwasraya ASABRI
Eko Nordiansyah • 20 Januari 2020 18:10
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak mengedepankan kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI. DPR diminta mengutamakan solusi bagi kedua BUMN ini.
 
"Jangan mengedepankan kepentingan politik semata daripada mencari solusi," kata Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
 
Dirinya menambahkan, pihak-pihak yang ada di DPR perlu konsisten dalam menyelesaikan kasus ini. Dia pun mempertanyakan sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pembentukan pansus Jiwasraya, namun tidak menunjukkan sikap yang sama untuk ASABRI. Hal ini dinilai tidak konsisten.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karyono mengingatkan agar Demokrat dan PKS konsisten dalam penegakan hukum serta mengawal kasus Jiwasraya dan ASABRI dengan semangat orientasi mencari solusi.
 
"PKS dan Demokrat tidak konsisten. Yang Jiwasraya dibongkar dan yang ASABRI dilindungi. Jadi patut dipertanyakan keseriusan PKS dan Demokrat dalam menegakkan hukum, dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Kalau memang mau serius, harusnya tidak ada perbedaan antara Jiwasraya dan ASABRI," jelas dia.
 
Untuk itu, Karyono menyebut sangat wajar jika publik menaruh curiga dari sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh PKS dan Demokrat. Apalagi nasabah Jiwasraya menolak wacana pembentukan Pansus yang digulirkan oleh DPR.
 
"Sikap yang tidak konsisten ini justru akan menimbulkan tandatanya besar. Kok PKS dan Demokrat hanya getol ingin membentuk Pansus Jiwasraya sementara untuk ASABRI tidak. Jangan-Jangan ada udang di balik batu. Melindungi pihak tertentu," ungkapnya.
 
Salah satu Nasabah Jiwasraya, Budi Setiyono mengaku penolakan itu didasarkan pada rasa trauma pada Pansus kasus Bank Century, yang mana pada saat itu, keberadaan Pansus malah menjadikan kasus Century sebagai komoditas politik semata dan tidak memberikan kepastian untuk pengembalian uang nasabah.
 
"Yang ada Pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami. Kami trauma dengan pansus Century yang akhirnya uang nasabah tidak kembali," katanya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif