Presiden Joko Widodo. (FOTO: AFP)
Presiden Joko Widodo. (FOTO: AFP)

Jokowi Belum Tentukan Lokasi Ibu Kota Baru

Ekonomi pemindahan ibukota
Desi Angriani • 06 Agustus 2019 12:52
Jakarta: Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Namun, lokasinya masih dibahas dalam berbagai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
 
Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga opsi Ibu Kota baru di wilayah Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ketiga wilayah ini masih dikaji dari sisi ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian hingga keamanan.
 
"Sudah jelas bahwa Ibu Kota negara akan dipindah di Kalimantan, provinsinya di mana ini masih didetilkan lagi, banyak pilihan dan telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan PU, entah itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan nanti setelah dipaparkan akan segera diputuskan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pemerintah tidak bisa sembarangan memutuskan wilayah ibu kota baru, sehingga kajian ini berjalan cukup lama. Apalagi sebuah ibu kota negara difungsikan untuk puluhan hingga ratusan tahun ke depan.
 
"Kita harus melihat visi besar 10 tahun ke depan, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan bernegara," ungkapnya.
 
Karena itu, kata Presiden, kajian mengenai berbagai risiko dan mitigasi bencana mesti dimatangkan sejak dini. Termasuk skema pembiayaan yang akan digunakan, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.
 
"Terakhir saya minta disiapkan skema pembiayaan yang berkaitan dengan desain kelembagaan. Paling penting adalah payung hukum, regulasi pemindahan ibu kota ini," pungkasnya.
 
Dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Sebanyak Rp30 triliun dianggarkan dalam APBN dan dicairkan secara bertahap selama lima tahun.
 
Sementara sisanya sebanyak Rp340,6 triliun akan memanfaatkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dana itu akan digunakan untuk membangun kawasan permukiman.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif