Ilustrasi. MI/RAMDANI
Ilustrasi. MI/RAMDANI

Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Picu Anggota Turun Kelas

Ekonomi BPJS Kesehatan
Annisa ayu artanti • 31 Oktober 2019 08:30
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen untuk semua kelas terbilang kontra produktif.
 
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus menjelaskan kontra produktif yang dimaksud adalah memicu gerakan turun kelas dari para anggota BPJS Kesehatan dan memicu tunggakan yang lebih masif.
 
"Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan," kata Tulus, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Tulus seharusnya pemerintah tidak mengambil langkah menaikkan iuran ini tetapi melakukan beberapa langkah strategis lain, seperti melakukan pembersihan data, mendorong semua perusahaan menjadi anggota, dan mengalokasikan kenaikan cukai rokok.
 
"Jika ketiga poin itu dilakukan maka secara ekstrem kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan. Atau setidaknya tidak perlu naik sampai 100 persen," ucap dia.
 
Usai penaikan iuran, YLKI meminta pemerintah dan manajjemen BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan yang lebih prima dan handal. Tulus menegaskan kepada BPJS Kesehatan tidak lagi mendiskriminasi pelayanan terhadap pasien anggota BPJS Kesehatan dan bukan BPJS Kesesehatan.
 
"Tidak ada lagi faskes rujukan yang menerapkan uang muka untuk pasien opname," ujar dia.
 
Lebih lanjut, YLKI juga mendesak kepada pihak faskes, khususnya faskes rujukan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara melakukan inovasi pelayanan di semua lini, baik layanan di IGD, poliklinik maupun instalasi farmasi.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif