Ilustrasi daun tembakau. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi daun tembakau. FOTO: Medcom.id.

Kebijakan Cukai Harus Memiliki Asas Keadilan

Ekonomi rokok cukai tembakau
Ade Hapsari Lestarini • 17 September 2019 20:21
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Bidang Keuangan Ahmad Najib menilai kebijakan yang tepat haruslah memiliki asas keadilan. Hal ini menanggapi wacana penggabungan Sikaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang yang saat ini masih dikaji oleh Pemerintah.
 
Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah. Dengan demikian potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.
 
"Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan, jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan," tutur Ahmad Najib dalam keterangan resminya, Selasa, 17 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aturan mengenai penggabungan batasan produksi SKM dan SPM ini sejatinya telah diterapkan pada PMK 146 Tahun 2017 kemudian direvisi menjadi PMK 156 Tahun 2018. Sayangnya, di aturan yang baru poin penggabungan batasan produksi SKM dan SPM dihapuskan. Hal ini yang kemudian menjadi kegaduhan di industri rokok. Padahal melalui aturan tersebut sudah mencerminkan azas keadilan, pabrikan besar tidak akan berhadapan dengan pabrikan kecil.
 
"Batasan volume produksi dijadikan acuan besaran cukai sangat mudah untuk diakali, salah satunya dengan sengaja untuk tidak mencapai batasan volume tadi, sehingga bea yang diterapkan akan rendah," jelas Ahmad.
 
Dia menegaskan kepada Pemerintah untuk tidak menerapkan sebuah kebijakan yang dengan mudah disiasati sehingga tujuan dan target dari kebijakan yang akan diterapkan tidak akan pernah tercapai.
 
Sebelumnya, hasil penelitian Indef menyatakan ada ketidaksesuaian tarif cukai rokok, yang terdapat perusahaan yang tidak ingin mencapai batas produksi SKM atau SPM tiga miliar batang. Jumlah ini adalah batas minimal produksi agar sebuah perusahaan rokok membayar tarif cukai tertinggi (golongan 1).
 
Dengan begitu, perusahaan besar akan bersaing dengan pabrikan besar, dan demikian sebaliknya. "Betapa penting mengatur level playing field (tingkat persaingan berkeadilan) yang sehat tanpa mengurangi pendapatan negara," kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad.
 
Data Indef menunjukkan terdapat pabrikan besar asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas tiga miliar batang agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya jauh lebih murah. "Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal, kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang," jelas Tauhid.
 
Hal serupa juga terjadi pada SKM. "Jika perusahaan rokok SKM golongan 2B (tarif cukai rendah) memproduksi satu miliar batang dengan harga jual minimum Rp715 per batang, maka pendapatan kotornya Rp715 miliar per tahun. Apakah ini termasuk perusahaan kecil?" ujar Tauhid.
 
Sesuai Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebuah perusahaan masuk kategori besar jika penjualan mereka melampaui Rp50 miliar per tahun.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif