Selama 2017, BPJS-TK Kelola Aset Rp326,77 Triliun
Ilustrasi. (Foto: Antara/Rahmad).
Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan mencatat total aset mencapai Rp326,77 triliun di sepanjang 2017. Jumlah itu merupakan dari aset dana jaminan sosial (DJS) sebesar Rp312,31 triliun dan aset yang dikelola perusahaan sebesar Rp14,46 trilliun.

"Seluruh indikator kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tercapai di atas target yang telah ditetapkan. Hal itu membuat aset kita meningkat jadi Rp326,77 triliun di 2017, bila dibanding pencapaian 2016," ucap Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Mei 2018.

Selanjutnya, dari total aset DJS, sebesar Rp306,3 triliun telah diinvestasikan dengan menghasilkan pendapatan investas netto sebesar Rp27,3 triliun dan memberikan imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7,83 persen, tanpa dikenakan pajak atau lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah.

Adapun dari seluruh kriteria atas tingkat kesehatan keuangan BPJS maupun DJS Ketenagakerjaan, yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, BOPO, maupun rasio ekuitas terhadap liabilitas tercatat melebihi batas minimal yang telah ditetapkan.

Dalam hal capaian kepesertaan, Evi mengaku, sebanyak 44,99 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan 26,2 juta tenaga kerja peserta aktif dan 488.188 Pemberi Kerja aktif yang memberikan kontribusi penerimaan iuran sebesar Rp56,4 triliun.

Sepanjang 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp25,2 triliun. Dan berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh pihak independen, tingkat kepuasan peserta atas layanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 90,71 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,20 persen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan hasil yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan buah kerja keras 2017 yang didukung oleh semua pihak terkait. Agus meminta agar kinerja yang sangat baik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Semua pihak terkait memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja yang baik ini," ujar Agus.

Agus menambahkan, beberapa inisiatif strategis telah dilakukan sepanjang 2017 untuk memastikan bahwa tidak hanya pekerja penerima upah saja yang terjamin oleh BPJS ketenagakerjaan tetapi juga para pekerja sektor informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan dan pekerja migran. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan sektor informal, pada 2017 telah dicanangkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial), yang telah berhasil mengakuisisi 18.303 pekerja dengan 595 Perisai.

Selain itu, program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan), telah berhasil melindungi 599.476 pekerja rentan. Untuk perlindungan pekerja migran, BPJS Ketenagakerjaan telah mengakuisisi 99.800 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program perlindungan PMI.

Desa Sadar Jaminan Sosial juga menjadi salah satu strategi inisiatif 2017 ini dengan mencanangkan 276 desa yang memiliki komitmen untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para perangkat desa dan potensi pekerja lainnya di desa masing-masing. Pembiayaan perumahan pekerja juga dipersembahkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

"Kami merupakan badan hukum publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat Wajar tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Paparan publik yang kami lakukan saat ini juga merupakan salah satu komitmen kami dalam memberikan transparansi pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat," tukas Agus.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id