NEWSTICKER
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko.

Pimpinan KPK Temui Sri Mulyani Bahas Peralihan Status Pegawai

Ekonomi kpk
Eko Nordiansyah • 07 Januari 2020 21:57
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas soal peralihan status pegawai KPK. Apalagi pegawai KPK akan dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Untuk pegawai KPK dari sisi hak keuangannya dan status kepegawaian mereka diberikan transisi dua tahun dan dalam transisi dua tahun sesuai arahan Presiden bahwa tidak boleh ada pengurangan hak keuangan dari pegawai," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah dua tahun masa transisi, Sri Mulyani menyebut akan ada peraturan baru yang melandasi status pegawai dan hak keuangan terhadap para pegawai KPK. Dirinya menambahkan, pemerintah akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima.
 
"Tentunya di KPK sendiri ada mekanisme mengenai apa yang disebut gaji pokoknya persis dengan yang mereka terima, dan tunjangan-tunjangan yang mereka terima seperti tunjangan tahunan maupun bulanan itu semuanya sesuai dengan mekanisme internal KPK sendiri," jelas dia.
 
Semenatara itu, Firli mengatakan komunikasi dengan Kemenkeu menjadi penting selama transisi status pegawai KPK. Nantinya status pegawai KPK akan diatur dengan peraturan pemerintah dan juga harus ditindaklanjuti dengan ketentuan hak keuangan dan fasilitas pegawai.
 
"Selanjutnya bagaimana dengan posisi selama dua tahun masa transisi disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa seluruh hak keuangan pegawai KPK tetap dibayarkan utuh tanpa ada pengurangan apapun. Sambil menunggu ketentuan dan peraturan yang mengatur selanjutnya," ungkapnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif