Illustrasi. Foto : BUMN.
Illustrasi. Foto : BUMN.

Direksi BUMN Tak Hanya Perhatikan Keuntungan Semata

Ekonomi bumn
Ihfa Firdausya • 17 November 2019 19:09
Jakarta: Wacana perombakan direksi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan. Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus-nya, Arya Sinulingga, menyebut pihaknya akan mengevaluasi kinerja lima BUMN besar seperti Bank Mandiri, BTN, Inalum, PLN, dan Pertamina.
 
Menurut Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, BUMN sedikit berbeda dengan badan usaha swasta, yakni bahwa BUMN seringkali membawa misi pemerintah. Dia meyakini bahwa direksi BUMN harus memerhatikan keseimbangan antara profit, misi pemerintah, dan juga kehati-hatian untuk tidak merugikan keuangan negara.
 
"Faktor pembeda ini menyebabkan memilih direksi BUMN tidak sesimpel memilih direksi swasta. Di swasta pilihannya lebih sederhana. Profesional dan fokus kepada profit," katanya kepada Media Indonesia, Minggu, 17 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut bahwa direksi BUMN idealnya tidak terlalu progresif dan lebih mengutamakan keamanan. "Sebenarnya tidak masalah mengambil direksi dari profesional di luar BUMN. Tapi mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan BUMN. Ada yang bisa ada yang tidak. Akan menjadi seleksi alam. Yang paling cepat mengambil dari BUMN," pungkasnya.
 
Di sisi lain, Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut direksi BUMN harus diisi orang-orang yang berkompeten di bidang terkait dan bukan sekadar profesional. Ia menilai selama ini pengangkatan direksi maupun komisaris di BUMN didominasi pertimbangan politis. Padahal, menurutnya, pengangkatan direksi tersebut bisa dipenuhi melalui jalur manajemen talent.
 
"Ada beberapa BUMN yang melakukan itu tetapi rata-rata BUMN-BUMN strategis justru pengangkatan direksi maupun komisaris-nya lebih banyak pertimbangan politis bukan karena manajemen talent," ungkapnya kepada Media Indonesia.
 
Pengangkatan orang-orang yang kompeten di BUMN bidang terkait dibutuhkan supaya mereka yang menjabat memahami persoalan sampai ke tingkat teknis.
 
"Kita masih ingat ada blackout. Kalau tiba-tiba blackout, walaupun orang profesional, tapi kalau tidak berkompeten dalam hal perlistrikan mana bisa mereka menjelaskan mengenai blackout," kata Enny memberikan contoh.
 
"Nah itu dibutuhkan tidak hanya sekadar orang profesional tapi orang yang punya kompetensi di bidang itu," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif