Menteri Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.
Menteri Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.

Regulasi Kaku, Penyebab Indonesia Kurang Menarik di Mata Investor

Ekonomi investor
Nia Deviyana • 19 Juni 2019 19:47
Jakarta: Menteri Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui regulasi yang cenderung kaku dan tertutup masih sering ditemui pada peraturan pemerintah. Akibatnya, dari segi peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), Indonesia masih dianggap kurang atraktif dan menarik bagi investor.
 
"Kita tidak boleh menyangkal dengan mengatakan kita sudah berada pada tahap berkualitas. Kita masih lemah di koordinasi kebijakan, baik di Kementerian Lembaga (K/L), Pusat dengan daerah, maupun koordinasi dalam institusi," ujar Bambang saat mengisi seminar Pembaruan Sektor Hukum dan Peradilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Bambang melanjutkan regulasi yang kaku juga menjadi penyebab mahalnya biaya ekonomi yang ditanggung negara. Dia mencontohkan aturan terkait kemudahan perdagangan lintas batas yang kurang tepat, sehingga membuat Indonesia kalah dengan negara-negara se-kawasan seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi dalam penilaian perdagangan lintas batas saja, regulasi yang ada di Indonesia cenderung tidak memudahkan. Ini masalah serius karena bakal mempengaruhi investasi, ekspor-impor, yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi," terangnya.
 
Untuk mencegah ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy), lanjut Bambang, pemerintah harus segera melakukan reformasi regulasi yang lebih fleksibel terhadap kebutuhan pelaku pasar.
 
"Tentunya kita harus punya aspirasi untuk memperbaiki regulasi. Apalagi dalam RPJMN 2019-2024 Indonesia ingin menjadi negara bepenghasilan tinggi. Salah satu pilarnya mengenai regulasi," tuturnya.
 
Bambang mengatakan untuk melakukan reformasi regulasi paling cepat membutuhkan waktu lima tahun. Kendati bertahap, upaya ini diharapkan mampu dibaca oleh investor.
 
Untuk merombak regulasi, jelas Bambang, pemerintah akan membentuk Badan Legislasi Nasional untuk memastikan mana aturan yang masih berlaku dan yang tidak.
 
"Kemudian untuk regulasi yg baru harus dilakukan clearing, apakah sudah ada di tempat lain, apakah aturan baru akan tumpang tindih dengan kebijakan lain dan sebagainya," pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif