Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: dok MI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: dok MI)

BPJS Kesehatan Tanggapi Kekesalan Sri Mulyani

Ekonomi bpjs kesehatan
Nia Deviyana • 22 Agustus 2019 13:55
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi kekesalan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut lembaga tersebut tidak maksimal dalam melakukan kolektibilitas atau penagihan iuran.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maaruf mengakui memang ada kelompok peserta yang susah untuk ditagih seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. PBPU adalah orang yang bekerja sendiri, iurannya tidak dibayar oleh Pemerintah (Non Penerima Bantuan Iuran/ Non PBI).
 
"Tapi kalau untuk segmen lain di luar PBPU, (untuk penagihan) aman," ungkap Iqbal saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iqbal menuturkan untuk memaksimalkan kolektibilitas, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kader JKN untuk melakukan penagihan, selain juga memberlakukan prosedur standar seperti mengirimkan sms, email, dan telekolekting. Bahkan dibandingkan negara lain, kolektibilitas BPJS Kesehatan terbilang baik.
 
"Tapi (masalahnya) segmen mandiri ini yang tidak ada law enforcement (penegakan hukum)-nya," kata dia.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya meluapkan kekesalannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Ani, sapaannya, kesal lantaran banyak peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran lantas membiarkan pemerintah terus-menerus menutup defisit.
 
"Karena yang di situ tidak populer, yang di sini enak, jadi semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan," ucapnya di Komisi XI DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019.
 
Menurutnya penunggakan iuran oleh peserta menyebabkan defisit BPJS Kesehatan terus membengkak hingga mencapai Rp19,4 triliun di 2018. Di sisi lain, badan penyelenggara justru lembek dalam mendisiplinkan para peserta yang tidak membayar iuran.
 
Ani bilang direksi BPJS Kesehatan lebih mudah meminta bantuan Kementerian Keuangan untuk menutup defisit BPJS ketimbang menagih tunggakan iuran.
 
"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan saja, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih," ungkapnya dengan nada tinggi.
 
Ia menambahkan kewajiban peserta ialah membayar iuran yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah hanya menanggung iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti PNS, TNI-Polri dengan formula lima persen dari penghasilan tetap dibagi beban pemerintah.
 
Di luar itu, peserta bukan PPU ditanggung oleh perusahaan dengan formula satu persen peserta dan empat persennya badan usaha. Begitu pula dengan masyarakat yang mendaftar secara mandiri, memiliki porsi iuran masing-masing.
 
"Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement," tegas Ani.
 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp1,9 triliun pada 2014. Jumlah itu meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada 2015, dan Rp6,7 triliun pada 2016. Lalu defisit BPJS Kesehatan membengkak dua kali lipat menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 dan di 2018 defisitnya menjadi Rp19,4 triliun.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif