Illustrasi. Dok;AFP.
Illustrasi. Dok;AFP.

Penyedia Aplikasi Transportasi Online Diminta Patuhi Tarif Batas Bawah

Ekonomi transportasi transportasi berbasis aplikasi
Nia Deviyana • 13 Juni 2019 21:21
Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kenaikan tarif ojek online yang disahkan sejak 1 Mei lalu melalui Keputusan Menteri No. 348 tahun 2019.
 
Hasilnya, ditemukan bahwa aplikator sering kali memberikan promo berupa diskon tarif yang cenderung jual rugi kepada para pengguna agar tetap diminati masyarakat.
 
"Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Keputusan Menteri No. 348 tahun 2019, Ditjen Hubdat menemukan adanya penerapan diskon ataupun promosi terhadap tarif ojek online (ojol) di luar batas wajar atau jual rugi yang melewati tarif batas bawah," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam hal ini besaran kenaikan untuk di Jabodetabek, tarif batas bawah ojol per kilometer sebesar Rp2.000, sementara batas atasnya Rp2.500. Budi menuturkan pihaknya tidak melarang sistem diskon bagi tarif ojek online. Namun, dia menyarankan promosi yang sustainable atau berkelanjutan, tidak 'bakar duit' yang nantinya bisa berdampak tidak baik bagi keberlangsungan usaha.
 
"Tidak hanya pada bisnis ojek online, tapi juga penyedia jasa transportasi konvensional yang juga melayani konsumen yang sama," kata dia.
 
Budi mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menyangkut masalah alat pembayaran dari aplikator.
 
"Tentang diskon ini saya rasa harus dipatuhi oleh aplikator, diskon tidak boleh terus menerus dan berlebihan apalagi jika melanggar tatif batas atas dan bats bawah, sehingga tidak berpotensi sebagai predatory pricing, yaitu diskon besar-besaran sehingga malah saling mematikan (bisnis antar aplikator) satu sama lain," paparnya.
 
Di sisi lain, Budi mengatakan pihaknya mengerti bahwa diskon ini dilakukan oleh entitas tersendiri, bukan dilakukan oleh manajemen yang sama. "Mungkin nanti aturan kita hanya menyangkut aturan transportasinya maka jika pihak ketiga melakukan diskon pembayarannya maka saya kira tetap koridornya menyangkut masalah transportasi dan tarif. Jadi diskon boleh atau dengan loyalty program yang sustainable sehingga tidak merusak tarif batas atas dan batas bawah," lanjut dia.
 
Setelah konsultasi dengan beberapa pihak, ia menegaskan bahwa jika sampai terjadi monopoli akibat predatory pricing, maka sanksi bukanlah diterapkan dari pihaknya, melainkan dari KPPU.
 
Promo atau diskon yang dirasa tidak sesuai tersebut adalah cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah di bawah biaya produksi yang wajar. Harga yang sangat rendah ini bukan berasal dari efisiensi, namun dari kekuatan modal. Praktik jual rugi ini akan mematikan pelaku usaha lainnya.
 
Pada kasus ojek online, yang dimaksud dengan cara jual rugi adalah apabila tarif yang dikenakan kepada konsumen adalah tarif yang berada jauh di bawah tarif batas bawah, karena tarif batas bawah merupakan tarif yang telah dihitung dengan memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengemudi, penyusutan kendaraan dan harta lainnya yang dipergunakan oleh pengemudi untuk memproduksi jasa, biaya komisi aplikasi, serta memperhitungkan pendapatan pengemudi yang layak.
 
Dalam jangka pendek, harga jual rugi memang menguntungkan bagi konsumen karena mereka menikmati harga barang atau jasa yang sangat rendah. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, setelah para pesaing dalam bisnis ojek online tersingkir dari pasar, akan terjadi pemusatan pasar oleh satu pemain.
 
“Tarif baru ojol ini kalau memang nanti akan ada perubahan, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai punishment kalau operator tidak menyesuaikan tarifnya," tegas Budi.
 
Penguasaan pasar yang monopolistik, kata dia, akan merugikan semua pihak karena posisi tawar monopolis yang lebih tinggi. Baik pengemudi maupun konsumen transportasi ojek online akan dirugikan.
 
"Oleh sebab itu Pemerintah mengantisipasi situasi dengan membatasi pemberian diskon atau promosi di bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen demi memastikan persaingan yang sehat di pasar ojek online serta menjamin keberlangsungan usaha bagi mitra pengemudi dalam jangka panjang," pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif