Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

30% Pengguna BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah

Ekonomi BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 09 September 2019 18:05
Depok: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah ingin memastikan keberlangsungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu solusi agar asuransi bagi masyarakat tetap terpenuhi.
 
Sri Mulyani mengungkapkan, kenaikan iuran bukan berarti membebani masyarakat. Terlebih masyarakat kurang mampu tetap dijamin oleh pemerintah. Ada sekitar 96,6 juta jiwa perserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI) di BPJS Kesehatan yang dikover oleh pemerintah.
 
"Kenapa pemerintah mengkover lebih dari 100 juta orang? Karena ide untuk menyediakan layanan kesehatan untuk orang miskin dan hampir miskin adalah hal yang penting. Ada banyak orang yang mudah turun menjadi miskin karena sakit," kata dia di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin, 9 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, rencana kenaikan iuran demi menutup defisit BPJS Kesehatan yang setiap tahunnya meningkat. Namun pemerintah memastikan kenaikan iuran tidak akan membebankan masyarakat. Apalagi pemerintah tetap membayarkan bantuan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu.
 
"Kritik yang mengatakan kenaikan iuran yang memberatkan, itu salah karena kami masih akan membayarkan iuran untuk masyarakat tidak mampu. Kami menyadari pelayanan kesehatan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat," jelas dia.
 
Sementara itu, masyarakat merasakan manfaat daripada BPJS Kesehatan. Meski mengalami kenaikan, sejumlah warga menerima rencana kenaikan BPJS Kesehatan karena telah memberikan layanan kesehatan. Apalagi iuran premi BPJS Kesehatan dinilai lebih murah dari BPJS Kesehatan.
 
Hendra, 28, mengaku telah memanfaatkan BPJS Kesehatan beberapa kali. Misalnya saja, saat membaiayai kelahiran istrinya untuk kedua anaknya. Dirinya hanya mengeluarkan biaya jauh dari seharusnya karena menggunakan BPJS Kesehatan.
 
"Anak pertama cuma bayar Rp200 ribu, anak kedua itu Rp1 juta. Semuanya (lahiran) normal dan pakai BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I. Kalau tanpa BPJS, biaya lahiran normal itu sekitar Rp5 juta di rumah sakit," ungkapnya kepada Medcom.id.
 
Peserta BPJS Kesehatan lainnya juga mengaku terbantu dengan adanya asuransi dari pemerintah ini. Selfy, 25, mengaku hanya mengeluarkan biaya Rp300 ribu untuk operasi amandel. Padahal biaya yang seharusnya dikeluarkan bisa mencapai lebih dari Rp23 juta.
 
"Waktu itu sempat khawatir karena biayanya mahal banget. Tapi ternyata dengan BPJS biayanya itu bisa lebih murah," kata Selfy.
 
Renata, salah seorang peserta BPJS Kesehatan lainnya juga mengaku tak masalah dengan kenaikan iuran. Menurut dia, masyarakat yang tidak mampu bisa memanfaatkan bantuan iuran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 
Selama ini Renata memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk kelas III melalui PBI yang dibayarkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sebelum mengajukan diri untuk pindah ke PBI, dirinya membayar sendiri secara mandiri.
 
"Ini subsidi Pemda DKI, haknya warga DKI. Bagi mereka yang tidak punya penghasilan tetap, tidak ada pekerjaan tetap dan rentan PHK, silahkan manfaatkan BPJS bersubsidi," kata dia kepada Medcom.id.
 
BPJS Kesehatan sendiri memastikan perbaikan layanan jika ada kenaikan iuran. Pasalnya selama ini BPJS Kesehatan selalu kesulitan dalam menjamin layanan, karena selalu mengalami defisit.
 
"Tentu concern kita akan lebih banyak kepada service, memastikan service ini lebih baik. Sekarang kan seperti ayam dengan telur. Jadi kadang kala kita ingin service bagus, 'loh ini saja belum dibayar', jadi harapannya itu kalau kaitannya penyesuaian ini dengan service yang diberikan," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif