ilustrasi. Foto: Antara/Nova Wahyudi.
ilustrasi. Foto: Antara/Nova Wahyudi.

Pemerintah Diminta Beri Kepastian soal Pembangunan Pelabuhan Marunda

Ekonomi pelabuhan
25 Juni 2019 20:09
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memberikan kepastian hukum kepada investor yang telah menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong ekspor dan investasi.
 
Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mencermati adanya sengketa antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan anak usahanya PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam kepemilikan hal konsesi kepelabuhanan. Ia menilai hal ini dapat berdampak negatif ke iklim investasi Indonesia.
 
"(Konflik KBN dan KCN) mengganggu masuknya investasi. Kami ingin ada stabilitas dan kepastian hukum investasi," ujar Yugi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Marunda sangat penting untuk menunjang kegiatan kepelabuhan di Tanjung Priok. Konsesi kepelabuhanan merupakan hal mutlak dan wajib dijalankan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2008, sekaligus salah satu program nawacita Presiden Jokowi untuk memajukan bidang maritim.
 
"Konflik terkait konsesi sebaiknya segera diselesaikan terlebih dahulu, karena merupakan media bagi negara untuk menggandeng swasta meringankan beban APBN," ucapnya.
 
Yugi pun meminta pemerintah untuk turun tangan dalam penyelesaian konsesi tersebut, jika memang hal tersebut tidak kunjung selesai secara legal di mata hukum. "Difasilitasi lembaga hukum sesuai perjanjian para pihak. Apabila belum selesai secara legal, tidak ada salahnya (turun tangan), toh semua untuk kebaikan semuanya," papar dia.
 
Jika pembangunan Pelabuhan Marunda berjalan dengan baik, Yugi berharap Kadin dapat dilibatkan dalam pengoptimalan kegiatan pelabuhan tersebut agar berdampak positif secara luas. "Serta mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian Indonesia, tentunya dengan memberikan regulasi yang jelas dan tidak memberatkan para pengusaha," ungkap Yugi.
 
Pelabuhan Marunda dioperasikan PT KCN yang merupakan perusahaan patungan dari PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut seiring adanya konflik internal terkait kepemilikan saham.
 
Awalnya, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen. Proyek pembangunan infrastruktur tol laut KCN dari awal disepakati Non APBN/APBD.
 
Seiring berjalannya waktu, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.
 
Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif