Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Bappenas: Infrastruktur Jadi Pilar Utama Kerangka Pembangunan

Ekonomi infrastruktur bappenas
Ilham wibowo • 15 April 2019 11:11
Jakarta: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan langkah strategis Indonesia telah dijalankan dalam menutup besarnya jarak infrastruktur. Aturan main fiskal pun dilakukan agar berkelanjutan.
 
Pernyataan itu disampaikan Bambang saat menghadiri International Monetary Fund (IMF) Fiscal Forum di Kantor Pusat IMF Washington DC, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan rangkaian International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group (WBG) Spring Meetings 2019.
 
Estimasi Asian Development Bank (ADB) melaporkan negara-negara Asia memerlukan investasi infrastruktur sebesar USD26 triliun dalam periode 2016-2030. Dengan kemampuan negara-negara Asia yang hanya mampu menginvestasikan USD881 miliar per tahun, artinya ada gap sebesar USD459 miliar yang tersisa. ADB juga menghitung gap investasi infrastruktur sosial atau setara dengan infrastruktur ekonomi senilai USD448 miliar per tahun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di Indonesia, total infrastruktur yang ada diestimasikan masih cukup rendah dengan levelling off di lima tahun terakhir senilai 43 persen dari Produk Domestik Bruto 2017. Bank Dunia memperkirakan gap infrastruktur Indonesia pada periode 2005-2015 sebesar USD1,5 triliun.
 
"Untuk itu, kerangka pembangunan fokus pada tiga pilar utama, yakni penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur wilayah perkotaan," kata Bambang melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 15 April 2019.
 
Kerangka kerja pembangunan harus mencakup lima pengarusutamaan di antaranya kesetaraan gender dan pemerintahan yang baik. Kemudian budaya sosial dan kapital, transformasi digital dan infrastruktur hijau juga tidak kalah penting.
 
Pemerintah Indonesia juga mendorong ekuitas sosial dengan pembangunan akses yang lebih baik agar seratus persen dari masyarakat mendapatkan akses terhadap sanitasi, dan air bersih. Kemudian 53 persen dari masyarakat memiliki akses terhadap perumahan nasional pada 2024.
 
Dalam mendorong kesejahteraan ekonomi di Indonesia, pemerintah membangun lebih banyak lagi proyek transportasi massal seperti bandara pelabuhan laut, dan jaringan jalan raya. Pembangunan infrastruktur perkotaan juga didorong dengan mengembangkan konsep transportasi kaum urban dan peningkatan suplai energi dan listrik.
 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Indonesia diestimasikan membutuhkan total investasi infrastruktur nasional senilai USD441,38 miliar. Dengan demikian, paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan, yakni dengan melibatkan sektor swasta agar mengurangi gap infrastruktur yang ada atau senilai 37 persen dari kebutuhan investasi infrastruktur.
 
Saat ini, untuk mengatasi gap pembiayaan infrastruktur nasional Pemerintah Indonesia telah menginisiasi skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).
 
Awal tahun ini IMF telah menyusun rekomendasi untuk manajemen investasi publik Indonesia. Mengacu pada panduan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah rekomendasi yang memiliki indikator kesuksesan dalam RPJMN.
 
"Pemerintah Indonesia sangat mendorong peran swasta untuk pembangunan infrastruktur. Perencanaan nasional dan sektoral dibahas melewati proses due diligence yang di antaranya membahas dengan cermat terkait pemilihan dan efektivitas proyek," ucapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif