Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (MI/PANCA SYURKAN)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (MI/PANCA SYURKAN)

Akhir Agustus, Pemerintah Rilis Satu Peta Sawit Indonesia

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit
Eko Nordiansyah • 11 Mei 2019 06:01
Jakarta: Pemerintah bakal merilis satu peta sawit Indonesia pada akhir Agustus 2019. Pasalnya hingga saat ini ada beberapa versi peta lahan sawit di Indonesia sehingga pemerintah sulit mencari acuan yang tepat dalam memberikan izinnya.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini data yang ada tengah diverifikasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan menggunakan metode yang sama diharapkan peta yang nantinya dihasilkan akan sama.
 
"Sekarang ini ditugaskan kepada Lapan, BIG, ATR, semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama dan informasi yang sama sehingga pasti akan mengeluarkan data yang sama," kata Sofyan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski demikian, pemerintah memastikan lahan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) tidak akan ada masalah. Apalagi moratorium pemberian izin perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk menyamakan data yang ada.
 
"HGU sih enggak ada masalah. Kita ingin memverifikasi semua data sawit termasuk yang sudah ada HGU, sawit masyarakat. Itu kan bicara tentang moratorium itu pertama, adalah (perbaikan) peta sawit," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, data HGU yang saat ini memang tidak bisa diakses oleh individu tanpa kepentingan tertentu. Jika memang masyarakat umum ingin mendapatkan data HGU kebun sawit diharuskan membayar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 
"Kalau ada alasan, ada kepentingan kita akan berikan. Polisi bisa minta, pengadilan bisa minta, KPK bisa minta, yang punya kepentingan. Kalau Anda punya keperluan boleh minta, tapi ada prosedurnya, bayar PNBP dan lain-lain," pungkasnya.
 
Pemerintah sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit yang diterbitkan 19 September lalu. Moratorium dimaksudkan agar masalah perizinan untuk kelapa sawit bisa dibereskan.
 
Selain Inpres ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Ketiga payung hukum ini dimaksudkan menyelesaikan masalah pertanahan dengan keberpihakan pada masyarakat.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif