Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno. Foto: Istimewa
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno. Foto: Istimewa

Revisi PP 109/2012 Berpotensi Matikan Industri Tembakau

Ekonomi tembakau
Husen Miftahudin • 19 November 2019 04:12
Jakarta: Usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ditolak sejumlah pihak. Pasalnya, beleid tersebut berpotensi mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional.
 
"Usulan revisi PP 109/2012 akan berdampak pada keberlangsungan pertanian tembakau dengan jumlah tenaga kerja sekitar dua juta orang. Tekanan di sektor IHT akan semakin berat dan serapan tembakau nasional akan semakin rendah," kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno dalam keterangannya, Senin, 18 November 2019.
 
Menurut Soeseno, revisi PP 109/2012 akan memuat pasal gambar peringatan pada kemasan rokok dan mengarah pada Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). "Revisi ini lebih dari FCTC, Indonesia tidak menandatangani aturan ini, tapi pedomannya sudah diterapkan," papar dia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, revisi aturan produk tembakau berpotensi terjadi tekanan terhadap pemerintah dari badan kesehatan dunia. "Dalam klausul FCTC, pemerintah dilarang berhubungan dengan pertanian tembakau. Ini bentuk intervensi pihak asing terhadap pertanian di Indonesia," ucap Soeseno.
 
Senada, Koordinator Liga Tembakau Zulfan Kurniawan mengkhawatirkan revisi PP 109/2012 merupakan wujud intervensi bagi pemerintah untuk menandatangani FCTC.
 
"Revisi PP 109/2012 akan menjurus pada aksesi FCTC yang memperburuk iklim usaha sektor industri hasil tembakau (IHT). Kami menolak revisi tersebut dan berpotensi mematikan pertumbuhan sektor IHT," tukasnya.
 
Zulfan menilai, ancaman terhadap sektor industri hasil tembakau belum ada jalan keluarnya. "Setelah keputusan cukai naik pada tahun ini, pemerintah mau merevisi payung hukum yang lain dengan tujuan industri ini semakin terpuruk. Yang ditakutkan keberlangsungan sektor industri hasil tembakau dari hulu sampai hilir dengan jutaan tenaga kerja akan terancam," tutur Zulfan.
 
Kemenkes memberikan usulan terkait rancangan revisi PP 109/2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen. Kemudian melarang bahan tambahan dan promosi serta iklan di berbagai media, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.
 

(EKO)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif