Gedung OJK. FOTO: OJK
Gedung OJK. FOTO: OJK

Anggaran Minta Naik, OJK Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan

Ekonomi ojk
Angga Bratadharma • 04 Desember 2019 18:46
Jakarta: Fokus kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020 sebaiknya lebih menitikberatkan pada upaya memperkuat fungsi pengawasan, dan jangan hanya fokus pada pertumbuhan. Hal itu penting agar OJK maksimal mendorong penguatan industri jasa keuangan di Indonesia.
 
Saran tersebut disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira terkait permintaan OJK ke DPR untuk menaikkan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK sebesar 9,64 persen menjadi Rp6,06 triliun pada 2020.
 
Sesuai rencana, pekan ini Komisi XI DPR akan mengetok palu untuk menyetujui atau menolak permohonan OJK tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Bhima, antara pertumbuhan sektor keuangan dan pengawasan saling berkaitan. Mengejar pertumbuhan tanpa pengawasan yang proper justru berbahaya. Bisa memicu distrust masyarakat memakai jasa keuangan, baik perbankan, maupun asuransi.
 
"Strategi hanya berorientasi pada pertumbuhan perlu dikoreksi, yang lebih penting adalah kualitas sektor keuangan dan naiknya kepercayaan nasabah," ujar Bhima Yudhistira, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Untuk itu, lanjut Bhima, memperkuat kualitas dan kuantitas SDM di OJK menjadi hal yang mendesak. Bukan hanya di sektor perbankan saja, tapi perlu pendalaman di sektor non-bank, misalnya asuransi, multifinance, termasuk fintech.
 
DPR, kata Bhima, mesti melakukan pengecekan terlebih dulu sebelum mengetok palu persetujuan, apakah alokasi bujet RKA OJK lebih banyak untuk pengembangan SDM dan sistem pengawasan, serta edukasi nasabah, atau untuk administrasi birokrasi dan pembangunan gedung baru, misalnya.
 
"Dengan kondisi saat ini, kenaikan bujet RKA OJK menjadi tidak wajar. Ekonomi saja tumbuh hanya lima persen, kemudian kredit tumbuh di bawah sembilan persen. Kok anggaran OJK naik 9,64 persen? Di mana sensitivitasnya," tegas Bhima.
 
Di tengah situasi makro ekonomi dan geliat sektor keuangan yang melambat, kata Bhima, tidak cukup bijak jika OJK memprioritaskan pembangunan gedung baru. Apalagi saat sedang ada proses pemindahan Ibu Kota.
 
"Ini perlu dievaluasi. OJK mesti peka terhadap kondisi sekarang. Banyak hal yang lebih prioritas, sudah seharusnya anggaran difokuskan ke pengawasan," sarannya.
 
Sementara itu, pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai menurunnya kualitas pengawasan OJK dalam 1-2 tahun terakhir karena OJK semakin berorientasi ke pasar (making market) tanpa diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pengawasan.
 

"Infrastruktur tidak dibangun untuk mengantisipasi dari risiko investasi dan iklusi keuangan yang selama ini digenjot OJK. Menciptakan pasar tapi tidak menjaga dan mengedukasinya," ujar Salamudin Daeng.
 
Kasus Sunprima, First Travel, Jiwasraya, Bumiputera, dan Bank Muamalat adalah sederet kasus yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan OJK karena tidak adanya infrastruktur yang seharusnya memberikan early warning saat akan terjadi kasus-kasus tersebut.
 
Untuk itu, kata Salamudin, sebelum menyetujui permohonan OJK, DPR sebaiknya mengaudit OJK terlebih dahulu. "OJK ini kan lembaga superbody. Seperti negara dalam negara. Dia bisa mengawasi sekaligus memberikan sanksi dan punishment ke industri. Jangan biarkan tanpa kontrol," paparnya.
 
Hal senada diutarakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut dia, OJK harus dimintai terlebih dahulu pertanggungjawaban publik atas kinerja tahun 2019 sebelum DPR menyetujui bujet RKA OJK sebesar Rp6,06 triliun.
 
"Misalnya kenapa Gedung Wisma Mulia sudah disewa tapi tidak dipakai, dan sekarang membangun gedung baru, ini harus dimintai pertanggungjawaban publik," ujar Agus Pambagio.
 
Menurut Agus, publik berhak minta pertanggungjawaban ke OJK karena untuk menyewa dan membangun gedung baru, OJK menggunakan dana hasil iuran industri yang ujungnya dibebankan ke nasabah.
 
"DPR mesti tahan dulu anggaran OJK. Jangan awali tugas Anda sebagai wakil rakyat dengan mencederai konstituen Anda," pungkas Agus.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif