Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto; MI/Ramdani.
Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto; MI/Ramdani.

Matahari Kembar di Kementerian

Ekonomi Kabinet Jokowi-Maruf
Desi Angriani • 29 Oktober 2019 12:08
Jakarta: Formasi 12 wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju ibarat matahari kembar di sebuah kementerian. Hal ini dikaitkan dengan tumpang tindih wewenang dan sikut menyikut dalam mengambil kebijakan.
 
Namun salah satu alasan Presiden Joko Widodo menempatkan belasan wakil menteri dikarenakan beban kerja. Ada beberapa pos kementerian yang kompleks dan membutuhkan tangan-tangan terlatih.
 
Misalnya, Kementerian BUMN menaungi 142 perusahaan milik negara. Tak heran Erick Thohir selaku menteri membutuhkan kepiawaian Budi Gunawan Sadikin dan Kartika Wirjoatmojo dalam mengawasi ratusan perusahaan pelat merah itu. Diketahui keduanya malang melintang sebagai Direktur PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebutuhan akan dua Wamen BUMN tersebut nampaknya serupa dengan keberadaan Wakil Menteri Keuangan. Sebab, keduanya sama-sama berasal dari kalangan profesional. Buktinya, sosok Sri Mulyani yang sudah tiga kali menjabat Menkeu untuk dua presiden RI saja masih membutuhkan seorang wakil.
 
Ia mengusulkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara sebagai Wamenkeu menggantikan Mardiasmo yang purna tugas. "Saya kira hanya sedikit yang efektif, misalnya wamen keuangan dan wamen BUMN, lainnya kurang efektif," ujar Direktur Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad saat dihubungi Medcom.id, Senin, 28 Oktober 2019.
 


 
Berbeda, Wakil Direktur Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai dualisme kepemimpinan dapat terjadi ketika kementerian dipimpin oleh dua perwakilan parpol.
 
Contoh Kementerian Perdagangan dipimpin Agus Suparmanto dari Partai PKB, dan wakilnya Jerry Sambuaga dari Partai Golkar. Keduanya bakal berseberangan bila membawa kepentingan masing-masing parpol.
 
Apalagi penunjukan wakil menteri juga sebagai bentuk politik akomodasi Presiden Jokowi terhadap para pendukungnya. Dari 12 wamen, 5 di antaranya merupakan perwakilan partai dan satu orang dari kalangan relawan pemenangan pilpres.
 
"Jelas kombinasi parpol A dan B di banyak kementerian akan memunculkan potensi matahari kembar walaupun menteri adalah yang paling atas di bawah presiden. Namanya juga birokrasi ada tantangan dan politik birokrasi di internal," ungkap Eko kepada Medcom.id.
 
Karena itu, Wakil Menteri semestinya punya kewenangan untuk melaksanakan tugas khusus agar tidak berbenturan dengan menteri, dirjen, maupun deputi. Di sisi lain, wakil menteri dituntut lebih gesit dalam mendorong kinerja pemerintahan.
 
"Pertama bagi-bagi kekuasaan sudah pastilah ya. karena ditunjuk dari parpol, cuma apakah menambah itu meningkatkan kinerja kementerian kemungkinannya ada dua. Di satu sisi yang bisa diharapkan mendongkrak kinerja kementerian dan di sisi lain bertambahnya sosok di level menteri bisa saja nanti jenjang birokrasinya lebih panjang," tambahnya.
 
Adapun Kabinet Indonesia Maju terdiri dari empat menteri koordinator, 30 menteri, dan 12 wakil menteri. Kedua belas wamen memiliki unsur profesional, kader partai, hingga relawan.
 
Lima wamen dari partai yakni, Zainut Tauhid (PPP) sebagai Wamen Agama, Jerry Sambuaga (Golkar) Wamen Perdagangan, John Wempi Wetipo (PDIP) Wamen PUPR, Surya Tjandra (PSI) Wamen Agraria dan Tata Ruang, dan Angela Tanoesoedibjo (Perindo) sebagai Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 
Kemudian lima kalangan profesional yakni, Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama PT Inalum Persero) dan Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri) sebagai Wakil Menteri BUMN, Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat) sebagai Wamen Luar Negeri, Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut) sebagai Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) sebagai Wamen Keuangan.
 
Sisanya eks Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wamen Pertahanan, dan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang diberi posisi Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif