Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Kemendag Pastikan Lawan Uni Eropa di WTO

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit kementerian perdagangan
Ilham wibowo • 09 April 2019 11:28
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) dipastikan bakal mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap komoditas kelapa sawit bakal jadi fokus utama.
 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam merespons kebijakan diskriminatif UE yang mengklasifikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi/Indirect Land Use Change (ILUC). Tindakan sepihak itu bahkan telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
 
"Sedang diproses (upaya gugatan Indoensia ke WTO)," kata Oke kepada Medcom.id, Selasa, 9 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oke memastikan telah menyiapkan strategi khusus agar bisa menghadapi tindakan UE tersebut. Kelapa sawit yang digolongkan sebagai bahan baku berisiko tinggi terhadap lingkungan dipastikan tidak tepat. Padahal, risiko tinggi lebih banyak dihasilkan dari produk nabati yang tumbuh di negara Eropa seperti sun flower dan rapeseed.
 
"Sekarang sedang tahap pemilihan lawfirm yang akan mendampingi di WTO. Banyak daftarnya, lawfirm dari luar negeri," kata Oke.
 
Baca juga: Menko Darmin Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa
 
Saat ini, upaya lainnya tengah dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang terbang ke Brussels, Belgia, untuk melawan diskriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Indonesia bergabung bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam wadah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
 
Darmin yang memimpin Delegasi RI berangkat pada 8-9 April 2019 dalam rangka misi bersama (joint mission). Darmin mengatakan tujuan utama joint mission ini untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan Delegated Act yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
 
"Selama dua hari kunjungannya, para Delegasi akan melakukan pertemuan dengan Komisi, Parlemen dan Dewan Eropa serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa," kata Darmin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 8 April 2019.
 
Indonesia merespons kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang mengklasifikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi/Indirect Land Use Change (ILUC), dan kini telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
 
Baca juga: Diskriminasi Sawit, RI Ancam Mundur dari Kesepakatan Paris
 
Pemerintah telah mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce & European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret 2019.
 
"Hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi, yang seharusnya tetap dapat dibina dengan baik," tegas Darmin.
 
Anggota Delegasi RI terdiri dari Staf Khusus Kementerian Luar Negeri RI Peter F Gontha, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, dan perwakilan-perwakilan asosiasi kelapa sawit nasional.
 
Delegasi Malaysia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Utama (MPI) Malaysia Dato’ Dr Tan Yew Chong, sementara Duta Besar Kolombia di Brussel Felipe Garcia Echeverri memimpin delegasi Kolombia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif