Illustrasi. Dok : AFP.
Illustrasi. Dok : AFP.

Indonesia Bakal Tegas Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit

Ekonomi ekspor kelapa sawit
Annisa ayu artanti • 25 Maret 2019 16:57
Jakarta: Indonesia akan mengambil jalur hukum untuk melawan diskriminasi kelapa sawit di Eropa. Pemerintah pun tidak akan tinggal diam dengan tindakan Eropa tersebut. Jalur hukum atau litigasi atas diskriminasi produk kelapa sawit nasional akan dilakukan secara paralel dengan proses diplomasi antara Indonesia dengan Eropa yang telah dilakukan.
 
"Jadi kita akan melawan apa yang untuk melawan Eropa ini melalui berbagai pola. Baik secara government dan kita mendorong juga secara bisnis untuk melakukan tindakan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
 
Oke juga menjelaskan pemerintah telah menyusun langkah strategi untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadap Uni Eropa. Namun Oke enggan menuturkan rinci strategis tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita harus mengatur strategi yang ga mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi," ujar dia.
 
Oke menambahkan pemerintah juga akan menggugat melalui WTO. Sementara itu, para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan.
 
"Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel," ujar dia.
 
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak akan gentar menghadapi Uni Eropa dalam rencana pemerintah RI membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
 
"Boleh saja (Uni Eropa) percaya diri, silakan saja, kita tidak perlu risau dengan itu. Kita tahu dan yakin bahwa dia (Uni Eropa) diskriminatif," tegas Darmin.
 
Menurut Darmin perlakuan diskriminatif sebenarnya justru dilakukan oleh Uni Eropa karena mereka menyebut CPO sebagai komoditas tidak berkelanjutan dengan risiko tinggi untuk deforestasi.
 
"Kenapa kelompokkan sawit ke high risk untuk deforestasi. Dia (Uni Eropa) memang sudah selesai deforestasinya 200 tahun lalu, tapi jangan tiba-tiba bilang begitu," ketus Darmin.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif