Wapres: Kita Tidak Berencana Impor Beras
Wapres Jusuf Kalla (AFP PHOTO/SONNY TUMBELAKA)
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengimpor beras dalam waktu dekat. Pasalnya, stok cadangan beras yang dimiliki pemerintah berjumlah sekitar 2,2 juta ton.

"Kita tidak punya rencana sama sekali mengimpor sekarang, karena tidak memenuhi syarat," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat tentang kajian data proyeksi produksi beras di Kantor Wakil Presiden. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Wapres menegaskan impor beras bisa dilakukan jika stok Bulog berada di bawah 1 juta ton. Selain cadangan beras yang melebihi syarat, harga beras di pasaran juga terbilang stabil. Adapun pemerintah terus berupaya menjaga agar ketersediaan beras bisa terpenuhi di dalam negeri.

"Jadi sekali lagi masalah impor sederhana, kalau di bawah sejuta (ton) dan harga di atas 10 persen dari patokan, (baru) impor," jelas Kalla.

Pria asal Makassar itu menambahkan jumlah stok yang dimiliki Bulog memang tak banyak. Tapi, Indonesia masih memiliki surplus dari produksi beras, meski tak sebesar taksiran Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jadi jangan mengira tidak surplus, cuma tidak 80 juta ton produksi gabah, (kalau) 80 juta nanti orang ketawain kita. 80 juta kok impor beras, padahal tidak seperti itu," jelas Kalla sembari tersenyum.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyatakan target produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton sangat realistis. Kementerian Pertanian pun optimistis bisa mencapai target itu.

Namun, Kalla heran dengan target yang dipasang Kementerian Pertanian. Mengingat, jumlah lahan dan sawah terus berkurang sebesar 1,5 persen setiap tahunnya beriringan dengan pertumbuhan populasi.

Setelah dikaji ulang, ada kekeliruan dalam penghitungan proyeksi produksi beras itu. Badan Pusat Statistik pun telah menggunakan metode baru dan teknologi terkini untuk memperbaiki data yang simpang siur tersebut.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id